TEMPO.CO, Makassar - Bank Indonesia akan menjadikan Kota Makassar sebagai kota percontohan transaksi keuangan non-tunai di Indonesia. Pembayaran non-tunai ini akan diterapkan di beberapa transaksi keuangan, seperti parkir, pembayaran pajak, layanan kesehatan home care, transaksi di tempat belanja, dan kantin sekolah.
“Menggunakan smart card yang sudah kami produksi,” kata Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Rabu, 1 Juli 2015.
Menurut Danny, sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto, Kota Makassar tambah percaya diri mengembangkan smart card untuk mendukung program caseless society sebab sudah ada payung hukumnya. “Kita akan terus meminta bimbingan Bank Indonesia dan sosialisasi yang kuat ke masyarakat,” kata Danny.
Danny mengatakan smart card produksi Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Bank BRI tahun ini targetnya bisa tersebar sampai 100 ribu kartu. Akan dibagikan kepada semua pegawai negeri sipil dan ketua RT dan ketua RW. “Masyarakat menyusul,” kata Danny.
Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Mokhammad Dadi Aryadi mengatakan sangat mengapresiasi inovasi Kota Makassar untuk menerapkan elektronisasi transaksi keuangan di Makassar. “Dengan transaksi non-tunai kami harapkan tahun depan tidak ada lagi warga yang antre menukar uang. Pemerintah juga bisa berhemat karena tidak lagi memproduksi banyak uang tunai,” kata Dadi.
Dadi mengatakan Bank Indonesia telah menandatangani kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalankan program non-tunai. Sebab, Makassar dianggap lebih siap dari segi infrastruktur, seperti smart card yang sudah diluncurkan. “Dengan program ini pemerintah bisa lebih meningkatkan kontribusi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah,” kata Dadi.
Menurut Dadi, saat ini program yang sama juga tengah dicanangkan di beberapa provinsi, yakni Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. “Dari hasil pemetaan yang dilakukan, semua transaksi tunai berpeluang menjadi non-tunai,” katanya.
MUHAMMAD YUNUS
