Ahok Resmikan Portal Data DKI Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan  guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meresmikan portal data terbuka (open data) di DKI Jakarta, yaitu data.jakarta.go.id.

    Niatnya membuka data milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk masyarakat melalui portal lantaran terinspirasi dari negara-negara maju di dunia.

    "Saya mikir negara maju sama kita itu sama saja. Yang membedakan itu cuma satu, kita kalah soal keterbukaan informasi. Makanya, kami resmikan portal open data regional Jakarta," ujarnya ketika memberi sambutan di acara peresmian Portal Open Data DKI dan Hackjak 2015, Selasa, 30 Juni 2015.

    Dia menuturkan data yang dimiliki oleh pemprov DKI saat ini sangat banyak. Namun, data tersebut justru disimpan oleh pejabat serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

    "Semua data yang kita punya malah diumpetin padahal berguna untuk perkembangan kota dan masyarakat. Kalaupun dipunya, gak dibaca. Bener-bener gak becus itu ngatur data," paparnya.

    Menurutnya, membeberkan data secara transparan merupakan bentuk peningkatan partisipasi publik. Dengan begitu, pemprov DKI dapat menyampaikan program dan menerima feed back dari masyarakat.

    Saat ini, Portal Open Data DKI Jakarta memiliki 403 kumpulan data. Beberapa sektor yang datanya bisa dilihat oleh masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, kependudukan, perhubungan, lingkungan hidup, sosial, pariwisata, dan kebudayaan, pekerjaan umum, dan penanggulangan bencana.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah KLB Partai Demokrat, Apa Kata AD/ART?

    Sejumlah kader ngotot melaksanakan KLB Partai Demokrat. Kubu AHY mengatakan bahwa pelaksanaan itu ilegal. Pasal-pasal AD/ART Partai dapat menjelaskan.