Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Terapkan Kebijakan Keep Buying Strategy

image-gnews
Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Akibat anjloknya Rupiah, sebagian pihak menganggap Rupiah adalah mata uang sampah, namun sebagian pihak memprediksi, pekan depan Rupiah akan membaik. Adek Berry/AFP/Getty Images
Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Akibat anjloknya Rupiah, sebagian pihak menganggap Rupiah adalah mata uang sampah, namun sebagian pihak memprediksi, pekan depan Rupiah akan membaik. Adek Berry/AFP/Getty Images
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, bertekad untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui serangkaian kebijakan keep buying strategy yang didorong oleh instrumen fiskal.

Strategi tersebut berupa ramuan kebijakan fiskal termasuk potongan pajak dan insentif investasi, untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara guna mengimbangi perlambatan ekonomi global.

Langkah ini dilakukan mengingat perekonomian tengah mengalami tantangan yang tidak mudah, sehubungan dengan dampak kelesuan ekonomi global dan risiko ketidakpastian domestik yang dipicu persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan.

Serangkaian kebijakan telah dan akan dilakukan, menurut Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro, guna menjaga agar daya beli konsumen tetap terpelihara. Intinya adalah untuk memompa konsumsi domestik.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan terhindar dari tekanan berkelanjutan. Terlebih setelah pada kuartal I lalu perekonomian tumbuh melambat, hanya 4,71% di bawah target pemerintah yang mematok laju pertumbuhan di atas 5%.

Menjaga konsumsi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting guna mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi. Sebab konsumsi, bagaimanapun, menjadi mesin pertumbuhan utama bagi emerging market seperti Indonesia, di mana kelas menengah menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkah yang diambil adalah penghapusan pajak pembelian barang mewah untuk beberapa produk seperti elektronik dan peralatan rumah tangga, serta menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak untuk semua wajib pajak.

Strategi fiskal ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas kebijakan pelonggaran moneter yang ditempuh bank sentral. Relaksasi moneter parsial telah dilakukan bank sentral dan otoritas jasa keuangan, antara lain melalui pelonggaran uang muka kredit (LTV/loan to value) untuk pembelian rumah dan sepeda motor. Langkah ini diharapkan akan memacu pembelian properti dan otomotif.

Sekalipun relaksasi LTV itu tidak serta merta memacu pembelian otomotif dan properti, setidaknya diharapkan akan mengerem penurunan pembelian otomotif dan properti yang sempat lesu pada semester I tahun ini.

Namun, relaksasi LTV dan pemberian potongan pajak saja rasanya tidaklah cukup. Upaya menjaga daya beli masyarakat perlu disertai langkah strategis lainnya guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan khususnya di sektor padat karya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perlu insentif khusus untuk perusahaan yang tidak melakukan PHK, yang dikaitkan dengan keringanan pembayaran pajak perusahaanperusahaan tersebut.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemanis agar perusahaan tidak melakukan PHK meski kondisi sedang tidak kondusif, karena beban mereka terkompensasi oleh insentif yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, karyawan yang masih bekerja akan tetap memiliki daya beli.

Apabila strategi tersebut dapat dilakukan, diharapkan akan menghasilkan efek spiral ke atas yang mendongkrak kembali perekonomian.

Pasalnya, daya beli masyarakat akan memastikan produk dan jasa perusahaan tetap laku, sehingga aktivitas produksi akan terus bergeliat.

Dengan demikian, risiko pengurangan produksi di sektor manufaktur dapat dicegah sehingga akan mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja lebih lanjut.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan agar realisasi anggaran dapat dipercepat pada paruh kedua tahun ini. Sebab, realisasi anggaran, terutama belanja modal, akan memacu pembangunan proyek infrastruktur yang dibiayai anggaran pemerintah.

Ini bukan hanya mendorong penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perekonomian, tetapi yang terpenting adalah menyediakan lapangan kerja baru.

Tidak kalah penting, realisasi anggaran dan proyek infrastruktur tersebut akan menjadi kabar baik bagi pelaku bisnis dan pelaku pasar, guna membalik persepsi bahwa pemerintah bekerja efektif, dan mampu merealisasikan program yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian.

Persepsi ini, pada akhirnya, jauh lebih penting karena akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan perekonomian, yang pada gilirannya akan mendorong kembali aktivitas bisnis dan investasi. Hal itu, apabila terjadi, akan menyediakan lapangan kerja lebih luas, yang pada ujungnya akan semakin meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi berputar lebih kencang lagi.

BISNIS.COM

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

4 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

7 hari lalu

Ilustrasi wanita mengatur alokasi keuangan. Freepik.com/marymarkevich
Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

Perencana keuangan membagikan saran mengalokasikan anggaran, termasuk menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran


6 Tips Memberi Tahu Anak soal Masalah Keluarga

8 hari lalu

Ilustrasi Ibu dan Anak. Sumber: Getty/mirror.co.uk
6 Tips Memberi Tahu Anak soal Masalah Keluarga

Ketika ada masalah keluarga, penting bagi orang tua untuk memberitahu anak dengan cara yang baik dan sesuai usianya.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

13 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


PTUN Menangkan Kresna Life, Pengamat Asuransi: Preseden Buruk bagi Industri Keuangan

15 hari lalu

Asuransi Jiwa Kresna Life. kresnalife.com
PTUN Menangkan Kresna Life, Pengamat Asuransi: Preseden Buruk bagi Industri Keuangan

Putusan PTUN yang membatalkan keputusan OJK ihwal pencabutan izin usaha Kresna Life dinilai sebagai preseden buruk bagi industri keuangan.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

16 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

20 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Laba Pertamina International Shipping Melonjak US$ 330 Juta di Tahun 2023

21 hari lalu

Laba Pertamina International Shipping Melonjak US$ 330 Juta di Tahun 2023

PT Pertamina International Shipping (PIS) yang menjadi Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina, sukses mencatat kenaikan laba signifikan untuk kinerja keuangan tahun 2023.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

22 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

23 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.