Pertalite Diklaim Ramah Lingkungan, Ada Zat Ini di Dalamnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya mendapat kepastian terkait nasib bahan bakar minyak Pertalite, yang sempat menuai kontroversi. Rabu, 24 Juni, 2015 kemarin, Wakil Presiden Marketing BBM Retail Pertamina Muhammad Iskandar menyatakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memberikan izin untuk produksi dan pemasaran Pertalite.

    Rencananya, bahan bakar minyak dengan nilai oktan (RON) 90 ini bakal masuk pom bensin selepas lebaran atau pada pertengahan Juli mendatang. Lalu apa saja kelebihan bahan bakar berwarna hijau terang itu?

    Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, sewaktu sosialisasi Pertalite pada Mei lalu mengatakan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran BBM baru ini lebih ramah lingkungan. (Baca: Gaikindo: Pertalite Lebih Bagus daripada Premium)

    Berdasarkan hasil kajian Pertamina, emisi karbon Pertalite tercatat sebesar 3,5 miligram perkilometer. Adapun emisi karbon BBM jenis Pertamina mencapai 4,42 mg/km, sedangkan Pertamax sebesar 2,67 mg/km. Rendahnya emisi karbon Pertalite ini, menurut Bambang, karena bahan baku pembuatnya sama dengan bahan baku untuk Pertamax.

    Setidaknya, Bambang menjelaskan, ada tiga komponen yang digunakan untuk membuat peetalite, yakni HOMC, nafta, dan zat ecosave. Karena menggunakan bahan baku yang sama dengan Pertamax itulah, maka Pertalite memiliki nilai oktan tinggi. "Buat kendaraan lebih bagus karena pembakarannya lebih sempurna dan membersihkan mesin, sehingga lebih awet."

    Zat ecosave yang digunakan pada Pertalite merupakan formula aditif buatan Pertamina. Zat ini mengandung sejumlah formula, seperti detergency yang berfungsi membersihkan bagian dalam mesin, corrotion inhibitor atau pelindung karat, dan demulsifier untuk menjaga kemurnian bahan bakar. Seperti dikutip dari situs Pertamina, zat aditif ini bisa menghemat penggunaan bahan bakar sebesar 2-3 persen, tergantung kondisi pemakaian.

    PRAGA UTAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.