Antisipasi Pajak Fiktif, Ditjen Pajak Bentuk Satgas Khusus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para wajib pajak melakukan penyerahan SPT tahunan di salah satu drop box di kawasan perkantoran sudirman, Jakarta selasa (27/3). TEMPO/Dasril Roszandi

    Para wajib pajak melakukan penyerahan SPT tahunan di salah satu drop box di kawasan perkantoran sudirman, Jakarta selasa (27/3). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I membentuk Satgas Penanganan Faktur Pajak Fiktif karena meningkatnya penyalahgunaan faktur pajak dengan nilai faktur tercatat Rp150,6 miliar. 

    Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Ledyanto mengatakan penerbitan faktur fiktif atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan perlu penanganan serius. 

    Dari nilai faktur saat ini, kata Dasto, melibatkan 201 wajib pajak sebagai pengguna faktur pajak yang tersebar di seluruh KKP di Kanwil DJP Jateng I.

    “Kami melaksanakan tugas kenegaraan untuk menjalanka perintah undang-undang untuk penanganan faktur pajak fiktif. Proses klarifikasi dilaksanakan mulai hari ini ,” papar Dasto, Selasa (23 Juni 2015). 

    Dia mengakui nilai faktur fiktif yang terdeteksi pada 2010-2012 mencapai Rp100 miliar. Kondisi ini terus meningkat pada tahun berikut karena wajib pajak dinilai tidak jera terhadap hukuman. Tercatat nilai faktur fiktif dari 2013-2014 mencapai Rp150,6 miliar.

    Dasto mengatakan jika ada transaksi mestinya ada pembelian dan penjualan barang yang tercatat sesuai dengan transaksi sebenarnya. Namun kenyataannya, tidak ada transaksi tersebut. 

    “Mereka juga mendapatkan faktur pajak yang bisa dikreditkan. Kalau ada kredit pajak berarti ada opsi pengembalian dari negara. Transaksi tidak ada terus dapat pengembalian darri negara, itu kan pidana,” paparnya. 

    Dia menerangkan pembentukan Satgas Faktur Fiktif bertujuan sebagai soft law enforcement dan upaya persuasif untuk memberikan kesempatan kepada WP Pengguna untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

    Bila WP tidak bersedia melakukan SPT Masa PPN, kata Dasto, kasus WP akan ditingkatkan ke proses penyidikan yang diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan denda empat kali jumlah pajak terutanggak yang tidak dibayar.

    “DJP telah berupaya mengantisipasi penyalahgunaan faktur fiktif melalui Pendaftaran Ulang Sertifikat Elektronik untuk penerbitan e-faktur,” ujarnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.