Kementrian Industri Diminta Lakukan Terobosan Nonpopulis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi  Menteri Perindustrian, Saleh Husin (kanan) dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf,  saat bertemu dengan ASIRI dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Perindustrian, Saleh Husin (kanan) dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, saat bertemu dengan ASIRI dan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 18 Mei 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian diminta lakukan terobosan kebijakan yang nonpopulis guna menyelamatkan industri padat karya nasional.

    Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aria Bima, mengatakan perlunya terobosan radikal yang harus dilakukan pemerintah guna meningkatkan kinerja industri nonmigas.

    "Harus ada industrial policy yang menjadi acuan dan diikuti seluruh kementerian. Hal ini juga untuk menyiasati ego sektoral yang masih kuat," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa malam, 22 Juni 2015.

    Menteri Perindustrian yang turut hadir dalam diskusi Penyelamatan Industri di Tanah Air Terutama Terhadap Neraca Perdagangan Non Migas dan PHK Massal, Menteri Perindustrian Saleh Husin lebih condong menyalahkan maraknya produk impor ilegal yang secara tidak langsung mengganggu kinerja industri.

    Menurutnya, penyelamatan industri dilakukan antara lain dengan mempercepat realisasi fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan mempercepat realisasi program restrukturisasi permesinan industri tekstil dan alas kaki.

    Sementara itu, secara jangka panjang, dilakukan melalui pemberian stimulus fiskal dan pemberian kredit.

    "Daya saing industri juga tergerus karena biaya energi mencekik, yaitu listrik dan gas," ujarnya.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.