Bertemu Jokowi, Begini Permintaan REI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BNI,  Gatot M Suwondo (tengah)  berbincang dengan Ketua DPP REI Setyo Maharso (kiri) dan sekjen REI Eddy Hussy seusai menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU)

    Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo (tengah) berbincang dengan Ketua DPP REI Setyo Maharso (kiri) dan sekjen REI Eddy Hussy seusai menandatangani Memorandum Of Understanding (MOU) " BNI Griya Idaman" dengan DPP Real Estate Indonesi (REI) pada perayaan HUT ke-40 REI di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu malam (31/3). ANTARA/Basrul Haq

    TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy hari ini mendatangi kantor Presiden Joko Widodo untuk membicarakan program sejuta rumah. Dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Eddy menyinggung lamanya proses perizinan pembangunan perumahan.

    "Perizinan pembangunan perumahan ada 20-40 tahap, tergantung pada pemerintah daerah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono di kantor Presiden, Selasa, 23 Juni 2015.

    Menteri Basuki mengusulkan perizinan dipangkas menjadi sepuluh tahap. Menurut Basuki, Presiden menyatakan pemerintah bertanggung jawab menyederhanakan perizinan. "Penyederhanaan ini yang diambil Bapak Presiden untuk ditindaklanjuti," katanya.

    REI mengusulkan penyederhanaan perizinan untuk mendukung program pembangunan 247 ribu rumah yang menjadi tugas organisasi ini dalam proyek sejuta rumah. Selain meminta kemudahan perizinan, REI mengungkapkan keinginannya membangun infrastruktur di atas lahan baru. Pembangunan ini diperlukan REI agar memperoleh harga lahan yang terjangkau.

    Menurut Edi, REI menyasar pembangunan rumah yang berlokasi tidak jauh dari tempat kerja, seperti di pinggir jalan, pinggir kota, dan dekat jalan penghubung antarkota.

    REI juga berkeinginan pemerintah segera menentukan zona dalam rencana tata ruang dan wilayah atau rencana detail tata ruang khusus untuk lahan yang akan dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "NJOP-nya (nilai jual obyek pajak) dipatok, sehingga tidak terjadi kenaikan," katanya.

    ALI HIDAYAT


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.