Program Sejuta Rumah, Perumnas Kendalikan Harga Tanah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Perumnas ikut mengendalikan harga tanah untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan harga tanah yang stabil serta tidak terlalu tinggi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan program sejuta rumah untuk masyarakat.

    “Kami berharap Perumnas bisa ikut mengendalikan harga tanah untuk mendukung terlaksananya program sejuta rumah. Salah satunya dengan membuat bank lahan untuk lokasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2015.

    Syarif menjelaskan kecepatan kenaikan harga tanah di lapangan sangat luar biasa. Hal ini terbentuk dari mekanisme pasar. Karena itu, pemerintah berharap harga tanah yang ada saat ini tidak mengalami kenaikan cukup siginifikan, sehingga harga jual rumah bersubsidi masih dapat dijangkau oleh MBR.

    “Salah satu kendala utama dalam pembangunan rumah murah untuk MBR adalah masalah lahan yang harganya semakin tinggi. Apalagi lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh MBR saat ini sudah sulit dicari dan kalaupun ada harganya sudah melonjak,” ia menerangkan.

    Karena itu, ia meminta kepada Perumnas sebagai salah satu BUMN yang fokus dalam pembangunan perumahan dapat mempersiapkan diri sedini mungkin agar harga lahan yang dimilikinya bisa menjadi penyeimbang dari harga lahan yang ada di sekitarnya.

    Dengan demikian, harga lahan tidak bergerak naik, sehingga dapat mempengaruhi harga rumah murah yang akan diperuntukkan bagi MBR.

    “Apabila di kota-kota besar harga tanahnya sudah terlalu tinggi, maka Perumnas harus mendorong pembangunan rumah secara vertikal. Pemda juga harus mampu menyediakan lahan-lahan dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah masyarakatnya,” ucap Syarif.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.