Riau Antisipasi Merosotnya Dana Bagi Hasil Migas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pompa minyak bekerja saat senja Senin (2/1), di area pertambangan Sakhir, Bahrain.  AP/Hasan Jamali

    Pompa minyak bekerja saat senja Senin (2/1), di area pertambangan Sakhir, Bahrain. AP/Hasan Jamali

    TEMPO.CO, Jakarta - Turunnya harga minyak mentah dunia di pasar internasional dari level acuan $105 per barrel pada 2014 lalu ke posisi US$ 50 - $55 per barrel saat ini, mau tak mau ikut menggerus pemasukan dana perimbangan atau dana bagi hasil (DBH) migas bagi Provinsi Riau.

    "Kami perkirakan turunnya cukup besar, sampai Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun, kalau untuk seluruh provinsi bisa Rp5 triliun sampai Rp 6 triliun," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Sabtu (20 Juni 2015).

    Pemprov Riau, kata Andi, sedang menimbang-nimbang program kerja mana yang akan dievaluasi untuk dibatalkan, atau diagendakan pada tahun berikutnya mengingat berkurangnya pemasukan dari DBH migas.

    Selain mengevaluasi program kerja, Riau  juga sigap menambal kekurangan anggaran dengan cara memaksimalkan sektor yang selama ini belum tergarap maksimal: pajak.Untuk sektor ini, pemprov meminta kepada Dinas Pendapatan agar melakukan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi, yang ujungnya menambah pemasukan daerah dari sektor tersebut.

    Memang dalam waktu dekat menurut Andi, belum terlalu terlihat pengaruhnya terhadap pendapatan daerah, karena hitungannya masih di kuartal I 2015."Tapi nanti baru kelihatan berapa kontribusi sektor pajak ini bagi daerah, khususnya memasuki kuartal IV atau saat pembahasan APBD Perubahan, nanti Dispenda akan memaparkan di sana kondisinya," katanya.

    Senada dengan semangat itu, Kepala Dispenda Riau SF. Hariyanto sudah ancang-ancang dengan beragam program kerja dan pihaknya tinggal jalan saja.Salah satu program yang akan berjalan itu katanya, menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai mitra penagihan pajak kendaraan bermotor.

    "Karena setiap wajib pajak itu kan ada alamat lengkapnya, tinggal kirim surat pemberitahuan dan disampaikan oleh pos ke rumahnya langsung," katanya.

    Hariyanto juga sedang merancang program pemutihan atau menggratiskan biaya mutasi kendaraan khususnya truk besar dari provinsi tetangga berplat BA atau BK yang setiap hari lalu-lalang di wilayah Riau untuk membawa hasil produksi perkebunan atau perdagangan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.