Tim Percepatan Petakan Persoalan Pertanian di Lapangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petani terlihat berada di tanah pertanian yang mengalami kekeringan, keadaan ini dapat membuat Korea Utara mengalami gagal panen. Phyongan, Korea Utara, 20 Juni 2015. REUTERS / Jacky Chen

    Sejumlah petani terlihat berada di tanah pertanian yang mengalami kekeringan, keadaan ini dapat membuat Korea Utara mengalami gagal panen. Phyongan, Korea Utara, 20 Juni 2015. REUTERS / Jacky Chen

    TEMPO.CO, Jakarta - Demi menggenjot percepatan investasi di sektor pertanian, tim terpadu yang sementara terdiri atas representasi Kementerian Pertanian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan akan segera memetakan persoalan di lapangan.

    Syukur Iwantoro, Ketua Upaya Khusus Investasi Pertanian Kementerian menyampaikan, tim terpadu telah mendeteksi beberapa persoalan, misalnya kurangnya ketersediaan lahan untuk membangun peternakan sapi.

    “Terutama untuk pola peternakan semi pastoral, tantangan utamanya yaitu sebagian besar lahan potensial merupakan tanah ulayat, seperti kami temukan di NTT, Maluku, dan Papua,” ucap Syukur melalui pesan pendek, Sabtu, 20 Juni 2015.

    Selain itu, Syukur menerangkan, keterbatasan lahan disebabkan oleh banyaknya lahan yang telah dikuasai perseorangan atau perusahaan tertentu dengan status hak guna usaha, tapi justru tidak dimanfaatkan atau menjadi lahan tidur.

    Kasus seperti ini, menurut Syukur, kerap ditemukan di Sulawesi, Papua Barat, dan Kalimantan yang luas totalnya mencapai ratusan ribu hektare.

    Untuk itu, Syukur menyatakan pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan ini untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya ke sektor peternakan. Menurut dia, ihwal ketersediaan lahan kerap menjadi momok investor yang berminat menanamkan modalnya di dalam negeri.

    Adapun dalam rapat yang digelar Jumat lalu, pemerintah memutuskan akan membentuk tim terpadu percepatan investasi sektor pertanian yang beranggottakan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan BKPM.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.