TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta dapat terlibat dalam pengendalian timah ilegal di pasar dunia agar harga komoditas tambang tersebut kembali membaik.
"Memang terlalu banyak timah ilegal dan harus dikendalikan, sehingga timah yang membanjiri pasar dunia betul-betul timah legal," kata Presiden Jokowi saat berkunjung ke pabrik pengolahan bijih timah di kawasan industri di Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Minggu siang, 21 Juni 2015.
Untuk mengendalikan timah ilegal tersebut, menurut Presiden, tambang-tambang rakyat harus dikelola dan dibina oleh PT Timah Tbk selaku BUMN dan perusahaan timah swasta.
"Pihak BUMN dan swasta harus membenahi manajemen badan usaha tambang rakyat ini," kata Presiden.
Untuk itu, Presiden mengemukakan, harus ada regulasi yang dibenahi dan penyelesaian masalah di lapangan yang harus diselesaikan dengan baik.
"Saya sudah sampaikan hal ini kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, BUMN, dan swasta untuk merumuskan kebijakan dan menuntaskan masalah timah ilegal ini," ujarnya.
Pada hari kedua kunjungan Presiden Jokowi ke Bangka Belitung itu, dia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi, Direktur Utama PT Timah Tbk Sukrisno, Direktur Utama PT Tinindo Hendri Lie, dan anggota rombongan lain melihat langsung pengolahan bijih timah menjadi balok timah di PT Tinindo.
ANTARA
