PembentukanTim Pengendali Harga Sudah Final, Siapa Anggotanya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat memeriksa stok beras di gudang beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta, 6 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat memeriksa stok beras di gudang beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta, 6 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Perdagangan sedang menyusun konsep akhir  pembentukan tim pengendali harga pangan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Srie Agustina mengatakan Kementerian akan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai masukan, termasuk perihal anggota tim.

    "Tunggu, lagi digodok timnya. Ramadan ini selesai urusannya," kata Srie di kantor Kementerian Perdagangan, Minggu, 21 Juni 2015.

    Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, jika tahap ini sudah dilalui, tim bakal bisa langsung bekerja. Namun konsep pengendalian harga dan cara kerja tim perlu mendapat masukan banyak pihak, termasuk pengusaha dan badan usaha pemerintah, seperti Perum Bulog. "Perumusannya terus berjalan," kata Rahmat.

    Penyusunan tim ini merupakan amanat Peraturan Presiden tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres itu sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan sedang menunggu legalisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    Perpres tersebut mengatur 14 jenis barang kebutuhan pokok yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah barang hasil pertanian, lalu barang kebutuhan pokok hasil industri, dan barang hasil peternakan atau perikanan.

    Penerbitan perpres ini sebenarnya molor dari tenggat yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Beleid tersebut mewajibkan pemerintah membentuk aturan teknis pengendalian harga setahun setelah UU itu berlaku.

    Perpres itu sempat mendekam di meja Sekretariat Kabinet hingga kurang-lebih sebulan dan tidak kunjung disahkan. "Sekarang untungnya sudah ada nomornya," ujar Srie.

    Selain mengamanatkan pembentukan tim pengendali harga, perpres itu menjadi dasar Kementerian membentuk peraturan Menteri Perdagangan tentang harga kebutuhan pokok khusus pada bulan Ramadan dan hari raya. Nantinya, peraturan itu mengatur kisaran harga tertinggi dan terendah bagi 14 jenis barang kebutuhan pokok.

    Srie optimistis peraturan tersebut juga akan selesai pada Ramadan. Sebab harga kebutuhan pokok diprediksi melonjak lebih tinggi menjelang tibanya hari raya Idul Fitri. "Kami kerja cepat."

    ROBBY IRFANY | PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.