Gerai Maritim Diluncurkan, Disparitas Harga Bisa Turun

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 17 Maret 2015. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Diluncurkannya pilot project Gerai Maritim dengan menggunakan KM Gunung Dempo diharapkan mampu menurunkan disparitas harga yang ditargetkan menjadi kurang dari 13,5 persen terutama di wilayah timur dan wilayah terluar atau perbatasan Indonesia.

    "Gerai Maritim adalah pilot project yang merupakan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan yang mengirimkan bahan kebutuhan pokok untuk mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah timur Indonesia," kata Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, saat peluncuran Gerai Maritim di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (19 Juni 2015).

    Rachmat mengatakan Gerai Maritim tersebut merupakan salah satu penjabaran dari program tol laut pemerintah, dan diharapkan langkah tersebut bisa memecahkan salah satu permasalahan yakni adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara bagian barat dengan bagian timur Indonesia.

    Pilot Project Gerai Maritim tersebut menggunakan kapal KM Gunung Dempo dengan rute Jakarta-Jayapura menuju Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dan mengangkut barang kebutuhan pokok dan penting sebanyak 11 kontainer seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam, tepung terigu, beras, gula, serta sembako lainnya.

    "Menjelang masuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN, tentu pemerintah dan kita semua berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan menjaga kualitas dari produk kita. Program ini bukan hanya dikarenakan memasuki bulan puasa, namun juga merupakan program yang konkrit untuk menjawab semua persoalan khususnya terkait harga," kata Rachmat.

    Hal senada juga disampaikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang mengatakan bahwa Gerai Maritim tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di selurruh nusantara.

    "Kemendag bersama Kemenhub berupaya untuk mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok di seluruh nusantara, yang nantinya akan sama, jadi tidak ada disparitas yang sangat tinggi karena masalah transportasi," ujar Jonan.

    Jonan mengatakan pihaknya juga telah menetapkan untuk memberikan subsidi perintis untuk angkutan barang yang terjadwal. Dengan adanya angkutan barang yang terjadwal, diharapkan bisa menurunkan harga atau menormalkan harga barang pokok di wilayah timur Indonesia.

    "Kemenhub sudah menetapkan untuk memberikan subsidi perintis untuk angkutan barang yang terjadwal di enam titik yang akan dilayani, ini merupakan upaya perintis dulu. Paling lambat setelah perayaan Idul Fitri bisa berjalan secara reguler," kata Jonan.

    Kementerian Perhubungan sendiri tengah menyiapkan enam buah kapal yang akan menjangkau 30 pelabuhan kecil dengan enam trayek dan diharapkan sudah mulai bisa berjalan secara reguler setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriyah mendatang.

    Untuk pilot project keberangkatan pertama KM Guniung Dempo terhitung mulai dari H-28 sebelum perayaan Idul Fitri 1436 Hijriyah yang diperkirakan tiba 25 juni 2015. Kemudian akan ada keberangkatan kedua pada 16 Juli 2015 atau H-15 dan akan diperkirakan tiba pada 12 Juli 2015.

    Gerai Maritim diharapkan mampu mengurangi disparitas antar daerah dengan mengoptimalkan kapal penumpang perintis yang telah beroperasi dan melayani wilayah-wilayah terpencil dan terluar Indonesia.

    Konsep Gerai Maritim tersebut akan menjual barang-barang kebutuhan pokok penting dengan harga yang sama di 30 pelabuhan kecil kawasan Timur Indonesia yang dilalui enam trayek kapal barang dan kapal penumpang perintis baik melalui PT Pelni maupun anggota INSA.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.