Mau Tinggalkan Cantrang, Nelayan Bisa Dapat Kredit Lunak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti membuka puncak perayaan Hari Ikan Nasional pertama di Jakarta, 30 November 2014. Susi mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan 21 November sebagai Hari Ikan Nasional (Harkanas). Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.COJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan telah menyiapkan program kredit lunak bagi nelayan cantrang yang mau beralih ke alat tangkap lingkungan. Tak tanggung-tanggung, sudah ada tujuh bank yang siap menyalurkan kredit lunak untuk nelayan. "Total kreditnya senilai Rp 7,15 triliun," ucap Susi saat ditemui di kantornya, Jumat, 18 Juni 2015.

    Tujuh bank tersebut adalah BNI, dengan total penyaluran kredit Rp 1,054 triliun, BRI (Rp 4,807 triliun), BTPN (Rp 99 miliar), Bank Danamon (Rp 317 miliar), Bank Mandiri (Rp 1,530 triliun), Bank Permata (Rp 320 miliar), dan Bank Bukopin (Rp 89 miliar).

    Susi berujar, pembiayaan dari tujuh bank itu merupakan bentuk dukungan dari program Jaring yang diusung Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan data OJK, pembiayaan dari industri jasa keuangan ke sektor kelautan pada tahun lalu sebesar Rp 17,95 triliun atau hanya 0,49 persen dari total pembiayaan nasional sebesar Rp 3.600 triliun.

    Dari sisi dukungan industri keuangan nonbank, KKP dan OJK telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di tujuh lokasi, yaitu Sukabumi, Batam, Sibolga, Yogyakarta, Makassar, Kendari, dan Klungkung. Sosialisasi tersebut berbentuk pengenalan produk jasa keuangan dari jasa perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pinjaman.

    Target awal program ini adalah menyasar 45 kapal cantrang di Tegal, Jawa Tengah, dengan difasilitasi 25 kreditur senilai Rp 12 miliar. Program berlaku bagi kapal yang masih menggunakan alat tangkap pukat harimau di seluruh Indonesia.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.