Pemerintah Tidak Mengimpor Pangan Meski Ada Fenomena El Nino

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarmo sarapan bersama petani sebelum mengikuti panen raya memperingati Hari Kartini di Banyumas, 21 April 2015. Rini berharap perempuan ikut membantu program nasional ketahanan pangan. TEMPO/Aris Andrianto

    Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarmo sarapan bersama petani sebelum mengikuti panen raya memperingati Hari Kartini di Banyumas, 21 April 2015. Rini berharap perempuan ikut membantu program nasional ketahanan pangan. TEMPO/Aris Andrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperkirakan tidak akan mengimpor pangan meski fenomena el nino mendera Indonesia dan mempengaruhi ketersediaan pangan tahun ini.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan el nino yang terjadi berada di level moderat sehingga tak berpegaruh signifikan terhadap ketersediaan pangan sampai beberapa bulan ke depan.

    “El nino kan ada tiga jenis, ringan, moderat, dan berat. Banyak analisa kalau terjadi moderat, efeknya ringan dibanding 1998,”katanya, Kamis, 18 Juni 2015.

    Dia memaparkan fenomena el nino yang terjadi tahun ini lebih ringan dibandingkan yang pernah berlangsung pada 1998 ketika Indonesia mengimpor beras hingga 5 juta ton.

    Selain itu, sambung Kalla, pemerintah juga akan mematangkan persiapan yang baik untuk menjaga ketersediaan pangan. Kalaupun melakukan impor pangan, hal itu dilakukan ketika el nino hadir, bersamaan dengan musim tanam Oktober mendatang.

    El nino disebabkan perbedaan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik tropis bagian Timur yang akhirnya mengubah pola suhu dan curah hujan di sejumlah tempat, termasuk Indonesia.

    Hal ini dapat membawa pengaruh besar terhadap panen berbagai jenis pangan. Para peneliti mengatakan gejala alam yang memicu perubahan suhu dan curah hujan dapat mengurangi panen jagung, padi, dan gandum sampai 4%

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).