Faktur Pajak Fiktif Jawa Timur Capai Rp 375 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Rosa Panggabean

    ANTARA/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Surabaya-Satuan Tugas Penanganan Faktur Pajak Fiktif Direktorat Jenderal Pajak menemukan 841 kasus penggunaan faktur pajak PPN fiktif di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan analisis satuan tugas total nominal PPN fiktif itu mencapai Rp 375 miliar.

    Sebanyak 588 kasus senilai Rp 246,85 miliar ditemukan di Kantor Wilayah Pajak Jatim I. Lalu 205 kasus sebesar Rp 113,99 miliar di Kantor Wilayah Pajak Jatim II, dan di Kantor Wilayah Pajak Jatim III sebanyak 48 kasus dengan nilai Rp 14,13 miliar.

    Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Yuli Kristiyono, mengatakan pemalsuan laporan atau faktur fiktif yang paling umum dilakukan ialah memperkecil nilai transaksi. Akibatnya, pajak yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan nominal aslinya. “Ada pula yang memanipulasi faktur pajak sehingga wajib pajak justru memperoleh restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari negara,” kata Yuli kemarin.

    Tugas Satgas Faktur Pajak Fiktif dilakukan sejak Juni 2014. Selama kurang lebih enam bulan, di tahun 2014, Satgas mengkonfirmasi 499 Wajib Pajak dari lima Kantor Wilayah Pajak di Jakarta. Dari jumlah tersebut 80,76 persen atau sebanyak 404 Wajib Pajak mengakui perbuatannya. Sedangkan sisanya menyanggah atau dilanjutkan ke proses berikutnya.

    Kantor Wilayah Pajak I masih memberi kesempatan kepada para wajib pajak nakal memperbaiki kesalahan laporan pajaknya. Kepala Kantor Wilayah Pajak Jatim I Ken Jugeasteadi menyatakan akan memberikan waktu 2 minggu kepada pengguna faktur pajak fiktif untuk melunasi kewajiban dan membetulkan faktur. “Kami akan mendekati wajib pajak lewat acara buka puasa bersama. Tapi kalau dalam waktu 2 minggu ituwajib pajak tidak kooperatif maka akan diserahkan ke polisi,” ujarnya.

    Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kata Ken, siap bersinergi dalam penanganan faktur fiktif itu. Hukuman bagi wajib pajak nakal tersebut adalah 6 tahun penjara atau denda 4 kali dari pajak yang seharusnya dibayarkan. “Ini demi mendongkrak kenaikan penerimaan pajak.”

    ARTIKA RACHMI FARMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.