Penyusunan Anggaran Diharapkan Lebih Realistis  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) yang baru dibangun di kawasan Cikedung, Indramayu, 11 Mei 2015. Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) memiliki panjang 116,75 km. TEMPO/Tony Hartawan

    Warga melintas di jalan tol Cikampek-Palimanan (Cipali) yang baru dibangun di kawasan Cikedung, Indramayu, 11 Mei 2015. Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) memiliki panjang 116,75 km. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Anggota Komisi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Ecky Awal Mucharam, menginginkan pemerintah menerapkan penyusunan anggaran yang lebih realistis. Dengan adanya perencanaan anggaran yang lebih realistis, kata dia, diharapkan tidak terjadi lagi kesenjangan antara target kebijakan dan hasil yang dicapai.

    Eky mengingatkan akan ancaman melebarnya defisit fiskal karena sejumlah pilihan kebijakan ekonomi yang dinilai tidak tepat. Hal itu diperparah dengan realisasi anggaran yang lamban serta indikator makroekonomi yang meleset jauh dari asumsi APBN 2015.

    Sebelumnya, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang dijanjikan. Menurut dia, pelemahan rupiah terjadi antara lain karena membaiknya kondisi perekonomian AS telah menyebabkan sejumlah dampak, seperti banyak produsen yang menaikkan harga komoditas dalam negeri karena bahan bakunya impor.

    Dia mengemukakan bahwa hal terpenting sekarang yaitu mencegah terjadinya "out of control" dalam kaitan dengan kondisi perekonomian saat ini. "Karena ada kekhawatiran yang berlebihan, jaga sektor riil agar bergerak," katanya, pekan lalu.

    Sofjan Wanandi juga menginginkan jatah konten lokal dalam produksi menjadi yang paling besar agar kelak impor tidak diperlukan lagi. Dia menilai tak boleh ada kekhawatiran yang tercipta dalam bentuk spekulasi dolar AS karena pelemahan mata uang rupiah juga terkait dengan faktor psikologis.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.