Inflasi Bisa Ditekan Saat Ramadan, CORE: Ini Caranya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pedagang menata bahan makanan jualannya di Pasar Senen, Jakarta, Senin (2/1). ANTARA/Zabur Karuru

    Seorang pedagang menata bahan makanan jualannya di Pasar Senen, Jakarta, Senin (2/1). ANTARA/Zabur Karuru

    TEMPO.CO , Jakarta:Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia meminta pemerintah agar menjaga stabilitas harga pangan memasuki Ramadan. Direktur Penelitian CORE Mohammad Faisal menyebutkan ada empat cara untuk menekan kecenderungan kenaikan inflasi yang kerap terjadi setiap tahun.
    "Pertama pemerintah mesti meningkatkan pasokan, terutama untuk komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan harga paling tinggi," kata Mohammad dalam rilis yang diterima Tempo, Minggu, 14 Juni 2015.

    Mohammad mengatakan pemerintah dan Bulog mestinya bisa mengambil peran ini. Alasannya, semakin tinggi stok yang dimiliki pemerintah, kecenderungan swasta untuk menimbun akan mengecil. Mohammad mengambil contoh negara-negara di Eropa yang punya dana subsidi khusus untuk mengendalikan harga pangan.

    Kedua agar proses menambah pasokan berjalan mulus, pemerintah mesti mengawasi dan bersikap terbuka mengenai data-data pangan. "Harus ada data terpadu antar lembaga agar bisa jadi acuan," ucap Mohammad. Menurut dia, data yang tidak akurat jadi salah satu pemicu tidak stabilnya pasokan.

    Berikutnya, pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur penyimpanan yang dilakukan swasta. Bila perlu ada registrasi dan kewenangan pemerintah membeli stok untuk mengendalikan harga. "Singapura sudah melakukan itu," ucap Mohammad.

    Lebih lanjut, Indonesia bisa berkaca kepada Malaysia yang dinilai cukup sukses menjaga inflasi di sektor pangan. Mohammad berkata harga pangan bisa terkendali karena ada Price Control and Anti Profiteering Act 2011 yang mengatur tentang mekanisme pengendalian harga dan larangan praktek spekulasi yang dilakukan oleh pedagang. Tercatat selama 2012-2014, rata-rata inflasi makanan di Malaysia sebesar 3,2 persen. Sedangkan Indonesia selama periode yang sama mencapai 8,2 persen.

    "Indonesia punya Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan tapi tidak bisa jadi acuan untuk kendalikan harga pangan yang bersifat musiman, seperti Ramadan dan hari raya," kata Mohammad. Peraturan itu juga tidak mengatur praktek spekulasi atau penimbunan barang.

    Keempat, pemerintah mesti menguatkan peran Bulog. Idealnya, lanjut Mohammad, Bulog tidak dijadikan lembaga mencari untung agar intervensi pasar bisa berjalan. "Kalau semua strategi ini jalan, inflasi volatile food yang sering jadi pemicu inflasi di Indonesia khususnya saat Ramadan, dapat ditekan," ucap Mohammad.

    ADITYA BUDIMAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.