Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daya Beli Masyarakat Turun, Dampak Lemahnya Perekonomian

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pimpinan Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Pimpinan Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, pertumbuhan ekonomi yang lesu berimbas kepada turunnya daya beli masyarakat.

Tertekannya daya beli itu dipengaruhi oleh berbagai kebijakan beberapa waktu lalu seperti naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, dan elpiji. Kenaikan tersebut semakin diperparah dengan terus melonjaknya harga barang kebutuhan pokok seperti bawang, beras, cabai, daging, kacang, beras ketan, dan sayur-sayuran.

"Perlahan tapi pasti berbagai kenaikan tersebut mulai berdampak pada inflasi. Laporan BPS terbaru menyebutkan bahwa, telah terjadi inflasi sebesar 0,50 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 119,50. Inflasi tersebut tercatat di 81 kota di seluruh Indonesia," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.

 Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dan institusi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Bulog, seperti tidak punya arah dan koordinasi yang baik dalam menjaga administered price (harga barang yang diatur pemerintah) tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Penting.

Ia menilai, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Bulog sepertinya tidak saling dukung. Sebagai contoh, soal cabai dan bawang, Kemendag dan Kementan sering tidak bersinergi dan satu suara, dalam masalah pasokan saat puasa dan lebaran.

"Koordinasi yang baik sepertinya masih menjadi 'barang mahal' di Republik ini. Jika terus-menerus seperti itu, maka pasar domestik akan terus tertekan. Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung. Daya beli masyarakat lumpuh. Ujungnya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah, terancam sulit tercapai," katanya.

Saat ini saja, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang year on year untuk periode Mei 2015 sudah mencapai 7,15%. Inflasi itu ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.

"Jika harga-harga kebutuhan pokok yang berdampak besar pada inflasi tidak segera diatasi, maka kita patut khawatir. Kita tidak ingin kejadian seperti tahun 1998 terulang lagi," kata politisi Partai Gerindra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan stabilisasi harga untuk komoditas-komoditas pokok dan penting. Kebijakan itu harus harus dilakukan dalam bentuk Perpres seperti diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh stakeholder seperti Kemendag," harapnya.  

Perpres itu harus tegas mengatur kebijakan harga untuk kondisi-kondisi khusus seperti bulan puasa dan Idul Fitri.  Kebijakan harga yang dimaksud harus meliputi penetapan harga khusus, harga eceran tertinggi, dan harga subsidi untuk barang kebutuhan pokok dan penting.

"Sampai saat ini, Pemerintah belum membuat Perpres tersebut. Padahal itu adalah perintah konstitusional Pasal 25 Ayat (3) UU No. 7/2014 tentang perdagangan di mana pemerintah wajib menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan penting," sebutnya..

Pemerintah juga wajib memberi jaminan bahwa Barang Kebutuhan Pokok dan Penting tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai dengan mutu yang terbaik.

"Saya berharap, Pemerintah dapat dan harus mengutamakan perlindungan atas kepentingan konsumen dan produsen dalam negeri," kata Heri.‎

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

5 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

7 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

8 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

9 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.


PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

9 hari lalu

Porter mengangkut sekarung pakaian di pusat perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.  Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  TEMPO/Tony Hartawan
PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Masih Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2 Persen

Menkeu Sri Mulyani Indrawati masih optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mampu menyentuh 5,2 persen.


THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

12 hari lalu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu saat ditemui di Plataran, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
THR dan Gaji ke-13 ASN Dibayar Penuh, Kemenkeu Yakin Pertumbuhan Ekonomi Tembus 5,2 Persen

Kemenkeu yakin pembayaran THR dan gaji ke-13 100 persen dapat memperkuat konsumsi dan menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut.


Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

14 hari lalu

Gedung perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 5 Mei 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, perekonomian pada tiga bulan pertama tahun ini tumbuh 5,03% secara tahunan (yoy). Tempo/Tony Hartawan
Tito Karnavian Ingin Jakarta jadi Seperti New York hingga Sydney, Ekonom Ingatkan Risiko Didominasi Oligarki Bisnis

Ekonom Indef Didin S. Damanhuri mengkritisi wacana pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis kelas dunia.. Begini penjelasannya.


Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

15 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ketika ditemui di kantornya pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Sandiaga Uno Beberkan Tiga Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkontribusi Besar di IKN, Apa Saja?

Sandiaga Uno menyebutkan dari 17 sub sektor ekonomi kreatif di IKN, sebanyak tiga subsektor yang berkontribusi paling besar. Apa saja?