Diskon 95% Biaya Izin Bangunan Program Sejuta Rumah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan diskon 95% untuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk percepatan program sejuta rumah.

    Biaya IMB dikenakan pada developer, sedangkan BPHTB dibayarkan oleh pembeli hunian.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk sementara yang bisa menikmati fasilitas tersebut ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS), terutama golongan satu dan dua.

    “Sebagai awalan, kami memberlakukan untuk PNS. Ke depannya, kami mendorong aturan ini berlaku untuk MBR lainnya, seperti buruh, nelayan, ataupun pekerja dengan pendapatan tidak tetap,” tuturnya setelah acara Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU-Pera, REI, BTN, dan BNI untuk Mempercepat Penyediaan Rumah bagi PNS, Selasa (9 Juni 2015).

    Berdasarkan kesepakatan bersama Kementerian PU-Pera, Kementerian ATR/BPN, REI, BNI, dan BTN, tahun ini pihaknya menargetkan pengembangan untuk 130.000 unit rumah tapak bagi PNS.

    Kemudian untuk mendukung program sejuta rumah secara keseluruhan, seluruh stake holder tersebut akan melakukan rapat rutin agar terjadi akselerasi penyediaan hunian sekaligus membahas kendala-kendala yang dihadapi masing-masing pihak.

    “Minggu depan kami akan mengadakan rapat di tempat Wapres untuk membahas tiga hal, yaitu identifikasi kebutuhan rumah untuk PNS, identifikasi peraturan setiap daerah, dan melaksanakan penyediaan rumah tersebut,” terangnya.

    Pemda secara berkala akan diundang untuk membicarakan perihal kebutuhan hunian dan kendalanya di masing-masing daerah.

    Dia mengimbau pemda agar mengarahkan pengembangan hunian murah tetap memenuhi syarat dan secara lokasi tidak jauh dari perkotaan.

    Tujuannya agar penghuni tidak perlu lagi kesulitan masalah aksesbilitas dan biaya transportasi. Selain itu, perlu adanya alokasi lebih dari daerah untuk memenuhi kebutuhan hunian.

    “Masalah hunian merupakan masalah primer, karena itu saya juga meminta pemda mengalokasikan dananya, salah satunya untuk fokus pada masalah penyediaan rumah.”

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.