Tunjangan Untuk Pegawai Pajak di Jakarta Dihapus

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berjalan usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, 19 Desember 2014. Pertemuan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi. TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berjalan usai melakukan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta, 19 Desember 2014. Pertemuan tersebut untuk mempererat tali silaturahmi. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Untuk mengevaluasi tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS),  Pemprov DKI Jakarta segera revisi Peraturan Gubernur (Pergub) No.207 Tahun 2014 tentang TKD dan menghapuskam TKD untuk pegawai pajak.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, dalam pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI  dibahas evaluasi menyeluruh Pergub yang lama. Pembahasam itu juga termasuk penyempurnaan dengan sistem informasi teknologi (IT).

    Djarot mengatakan, salah satu poin yang akan direvisi yakni penghapusan TKD bagi PNS yang bertugas di Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta.

    "PNS DPP DKI tidak dapat TKD, karena sudah ada insentif agar tidak double," ungkapnya di Balai Kota, Selasa (9 Juni 2015).

    Mantan Wali Kota Blitar itu juga menyatakan revisi TKD bagi pegawai pajak itu akan disempurnakan sistemnya. Revisi ini dipandang sangat perlu untuk mengurangi kesenjangan TKD antar-PNS.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.