Produksi Baja Domestik Jadi Prioritas Proyek Infrastruktur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja mengamati proses produksi industri baja PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Jumlah industri baja nasional saat ini sebanyak 352 perusahaan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja mengamati proses produksi industri baja PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Jumlah industri baja nasional saat ini sebanyak 352 perusahaan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Produksi baja domestik akan menjadi prioritas dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur tanah air, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Istana Merdeka.

    "Yang pertama, soal proyek pipa transmisi gas dari Gresik, Jawa Timur ke Semarang, Jawa Tengah. Meskipun dimenangi konsorsium Wijaya Karya tetapi menggunakan baja dari Korea Selatan," kata Menperin melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (10 Juni 2015).

    Adapun proyek pipa gas itu milik PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merentang sepanjang 270 km, di mana proyek ini dikerjakan oleh BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Remaja Bangun Kencana dan Kelsri.

    Terkait dipakainya baja dari Korsel itu, Menperin mendesak agar baja domestik diprioritaskan, karena Indonesia sudah bisa memproduksinya di Batam, Cilegon, juga di Bekasi.

    Selain itu, lanjut Menperin, ratas tersebut juga membahas proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW), di mana komponen dalam negeri bakal dimanfaatkan dengan maksimal, karena industri nasional sudah mampu memroduksi turbin, trafo, sampai kabel transmisi.

    "Yang ketiga, kami matangkan kemampuan memenuhi kebutuhan alat berat untuk proyek infrastruktur. Ini juga agar baja nasional lebih banyak terserap dan menggerakkan industri baja itu sendiri juga industri alat berat," terang Saleh Husin.

    Menurutnya, pada Ratas diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan excavator sebanyak 1.000 unit, di sisi lain, PT Pindad, BUMN yang kondang sebagai pelaku industri pertahanan, juga menggarap industri alat berat.

    "Kami akan koordinasi dengan PU dan Pindad. Pindad sedang mempersiapkan prototipe yang siap di-launching pada Juni atau Juli," ujar Menperin.

    Menperin mengatakan, Presiden Jokowi telah memberi arahan agar peningkatan realisasi peningkatan produk dalam negeri dipercepat,agar kemandirian ekonomi tercapai, sesuai amanat Trisakti dan Nawa Cita.

    Manfaat lainnya ialah penghematan devisa yang sebelumnya mengalir keluar negeri kala aktivitas impor masih tinggi. Juga demi terbangunnya struktur industri hulu hingga hilir, penyebaran industrialisasi dan terciptanya lapangan kerja.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.