Pandangan Makro Ekonomi, Pemerintah dan BI Beda Pendapat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Fadel Muhammad.  TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Fadel Muhammad. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad meminta pemerintah dan Bank Indonesia untuk dapat sinkron khususnya dalam memberikan pandangan makro ekonomi.

    "Ada isu yang sangat menarik hari ini, yang disampaikan oleh Gubernur BI dan Menteri Keuangan berbeda," ujar Fadel dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.


    Fadel menuturkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 bisa mencapai 5,8-6,2 persen, namun Gubernur BI Agus Martowardojo pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5,4-5,8 persen pada tahun depan.

    "Kemudian Menteri Keuangan juga mengatakan nilai tukar rupiah pada 2016 akan berada di level Rp13.200 per dolar AS, faktanya sekarang sudah melebihi. Sedangkan Gubernur BI mengatakan tahun depan asumsi nilai tukar rupiah Rp13.400 per dolar AS," kata Fadel.

    Fadel mengharapkan, baik pemerintah maupun BI dapat memberikan pernyataan yang tidak membuat nilai tukar rupiah semakin bergejolak.

    "Maka sekarang kita lihat mereka ini harus sinkron dalam biacara sehingga tidak menambah volatilitas rupiah terhadap dolar AS," ujar Fadel.

    Namun, Fadel juga menambahkan, dengan kondisi perekonomian saat ini memang tidak mudah bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengontrol nilai tukar rupiah yang semakin melemah di tengah penguatan dolar AS di pasar valas global.

    "Sekarang kita minta Gubernur BI, kita menugaskan mereka untuk mengontrol, menjaga jangan sampai timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bank Indonesia dan Pemerintah," kata Fadel.

    Berdasarkan data kurs JISDOR BI pada Selasa, nilai tukar rupiah mencapai Rp13.362 per dolar AS, melemah tipis dibandingkan hari sebelumnya RP13.360 per dolar AS.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.