Penyerapan Beras Petani Seret, Alasan Dirut Bulog Dicopot

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bulog

    Bulog

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara ingin Direktur Utama Perum Bulog yang baru dilantik, Djarot Kusumayakti, bekerja lebih baik dibandingkan pimpinan sebelumnya Lenny Sugihat.

    Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Bulog berlari lebih kencang untuk merealisasikan target.

    Menurut dia, Lenny telah berbuat banyak dalam membenahi Bulog untuk jangka pendek maupun panjang. "Tetapi untuk jangka sangat pendek ini memang serapan gabah atau beras dari petani yang kurang. Capaian masih kurang sehingga para pimpinan putuskan untuk mengganti Lenny," kata Zamkhani di kantornya, Jakarta, Senin, 8 Juni 2015.

    Dia menjelaskan siklus panen memang mundur dari April-Mei ke pertengahan Juni. Namun dalam perkembangan kebijakan Bulog, terutama terkait rendahnya penyerapan beras, para pimpinan termasuk Presiden dan Menteri Pertanian ingin mengganti Lenny.

    Zamkhani menyebut, hingga hari ini penyerapan Bulog sebesar 1,2 juta ton, padahal target Presiden 4 juta ton beras. Lenny juga sempat mengatakan Bulog hanya mampu menyerap beras 2,75 juta ton.

    Penggantian pimpinan Bulog juga untuk mengejar penyerapan beras di masa panen raya yang segera berakhir pada Juni ini. "Mumpung belum telat juga," katanya.

    Zamkhani mengatakan Jokowi meminta penyerapan beras hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton. Pemerintah telah menargetkan penyerapan beras pada akhir Juni-Juli kepada Djarot, paling tidak sebesar 2 juta ton.

    "Kalau enggak (tercapai) ya konsekuensi. Kalau beliau enggak sanggup ya enggak jadi (Kepala Bulog) sekarang," katanya. Dia berharap Djarot berkomitmen untuk mencapai penyerapan beras tersebut.

    ALI HIDAYAT



     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.