Pengadaan Beras Tak Capai Target, Bos Bulog Bakal Dicopot  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja memikul beras di Gudang Bulog  Divisi regional  Makassar, Selasa (3/4). TEMPO/Hariandi Hafid

    Seorang pekerja memikul beras di Gudang Bulog Divisi regional Makassar, Selasa (3/4). TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.COJakarta - Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat bakal diganti. "Sabtu kemarin, Ibu Dirut dipanggil ke Kementerian (Badan Usaha Milik Negara), disampaikan akan diberhentikan dalam waktu dekat," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Pelitasari Soebekty saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Juni 2015. Surat keputusan pemberhentian Lenny sebagai Direktur Utama Bulog akan diserahkan hari ini.

    Lely menyatakan pemberhentian Lenny yang baru menjabat sekitar lima bulan ini di antaranya karena pengadaan beras yang tidak memenuhi harapan pemerintah, yakni 4 juta ton. Dalam hal ini, sebetulnya bukan hanya Lenny yang mengambil keputusan soal pengadaan beras tersebut. 

    Pengalaman Bulog melakukan pengadaan beras tertinggi pada 2009. Itu pun hanya 3,6 juta ton atau di bawah target pemerintah. "Tapi, kalau hari ini dinilai tidak memenuhi harapan pemerintah, kemungkinan pemerintah ada pertimbangan lain," ucap Lely. 

    Saat ini stok beras Bulog tercatat sekitar 1,5 juta ton. Angka itu terbilang rendah, sebab musim panen baru berlalu. Meski pemerintah memastikan beras itu cukup hingga Lebaran, ada kemungkinan keran impor akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pada akhir tahun. 

    Selain soal penyerapan beras yang dianggap kurang, ada informasi bahwa penggantian Direktur Utama Perum Bulog ini karena pemerintah ingin mentransformasinya menjadi lembaga, bukan lagi perusahaan pelat merah.

    Lenny Sugihat diangkat menjadi Direktur Utama Perum Bulog pada 31 Desember 2014. Sebelumnya, lulusan sarjana perikanan dari Institut Pertanian Bogor dan peraih gelar MBA dari University of Houston, Texas, ini menjabat Direktur BRI sejak 2006.

    PINGIT ARIA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.