DPR Minta Roadmap Program Kementerian Ketenagakerjaan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengangkat kepalan tangannya bersama  buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Pada aksi ini para buruh menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tempo/Dian triyuli handoko

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, mengangkat kepalan tangannya bersama buruh dari sejumlah serikat saat peringatan Hari Buruh Internasional di Silang Monas, Jakarta, 1 Mei 2015. Pada aksi ini para buruh menuntut pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh. Tempo/Dian triyuli handoko

    TEMPO.COJakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengajukan kenaikan anggaran, sehingga bisa menguatkan program yang akan disusun.

    Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, mengatakan dukungan untuk program tersebut diperlukan, sehingga komitmen Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan kerja bisa terealisasi.

    "Kementerian Ketenagakerjaan kerap kali ngomong perluasan kesempatan kerja dan pembenahan balai latihan kerja (BLK). Namun, jika program-programnya tidak didukung anggaran yang cukup, bagaimana bisa jalankan programnya," ucapnya dalam siaran pers yang diterima, Minggu, 7 Juni 2015.

    Usulan kenaikan anggaran ini, ujar Irma, difokuskan untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi, pemberdayaan pekerja rentan korban PHK, TKI purna, serta revitalisasi BLK. 

    "Dalam konteks itu, Kementerian Ketenagakerjaan harus menyusun roadmap program Kementerian Ketenagakerjaan sesuai kebutuhannya," tuturnya.

    Menurut Irma, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, selain mendukung kebutuhan anggaran, DPR butuh detail penjelasan anggaran, supaya betul-betul dapat dikontrol pendistribusian dan penggunaannya. 

    Seperti diketahui, berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-876/MK.02/2014 tanggal 24 Desember 2014, Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran Rp 4,22 triliun pada 2015.

    BISNIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    New Normal, Cara Baru dalam Bekerja demi Menghindari Covid-19

    Pemerintah menerbitkan panduan menerapkan new normal dalam bekerja demi keberlangsungan dunia usaha. Perlu juga menerapkan sejumlah perlilaku sehat.