Audit 7 Kementerian Jokowi Ternyata Disclaimer

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil setelah tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, 23 Mei 2015. Jokowi beserta keluarga pulang ke Solo untuk mempersiapkan pernikahan putra sulungnya Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda Putri. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

    Presiden Joko Widodo berada di dalam mobil setelah tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, 23 Mei 2015. Jokowi beserta keluarga pulang ke Solo untuk mempersiapkan pernikahan putra sulungnya Gibran Rakabuming dengan Selvi Ananda Putri. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

    TEMPO.CO, BOGOR - Presiden Joko Widodo membeberkan ada sebanyak tujuh kementerian dan lembaga yang memperoleh hasil mengecewakan dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuh lembaga itu diungkapkan Jokowi langsung dalam rapat di Istana Bogor.

    "Ada tujuh kementerian lembaga yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP atau disclaimer)," kata Jokowi, di Istana Bogor, Jumat, 5 Juni 2015. "Biar tahu semuanya."

    Tujuh kementerian dan lembaga itu adalah Badan Informasi Geospasial, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP RRI, LPP TVRI, dan Ombudsman RI.

    Jokowi meminta kementerian dan lembaga itu untuk segera berbenah diri dan memperbaiki akuntabilitas anggaran. "Saya melihat pemeriksaan BPK menjadi pekerjaan rumah bersama untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan negara," ujarnya.

    Jokowi juga meminta kepada kementerian dan lembaga untuk meningkatkan pengawasan internal. Menurut dia, pengawasan internal di setiap kementerian bisa meminimalisasi penyimpangan penggunaan anggaran.

    "Saya berharap laporan BPK ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Perbaikan sistem akuntabilitas. Perbaiki tata kelola keuangan yang transparan dan tanggung jawab uang rakyat yang sebaik-baiknya," kata Jokowi.

    REZA ADITYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).