Dunia Terapkan Pelabuhan Pintar, Indonesia Kapan?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelabuhan Hamburg. ship-technology.com

    Pelabuhan Hamburg. ship-technology.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Operator pelabuhan dari 90 negara membicarakan tentang pelabuhan pintar (smartport) dalam konferensi ke-29 Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Internasional (IAPH) di Hamburg, Jerman, dari 1-5 Juni 2015.

    Pelabuhan-pelabuhan besar dunia, seperti pelabuhan Hamburg, Rotterdam di Belanda, dan Los Angeles di Amerika Serikat menjadi contoh bagaimana mereka telah menerapkan konsep pelabuhan pintar di bidang energi, teknologi komunikasi, dan sistem logistik.

    "Bagi Jerman, smartport sangat penting untuk menggerakkan industri agar lebih efisien dan bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi," kata Enak Ferlemann Mdb, Parliamentary State Secretary pada Kementerian Transportasi dan Pengembangan Kota pemerintah federal, di acara pembukaan konferensi, Selasa, 2 Juni.

    Pelabuhan pintar merupakan sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi (IT), menerapkan interkonektivitas logistik, memanfaatkan energi terbarukan, dan mengelola pelabuhan secara berkelanjutan. Penerapan sistem ini akan berdampak pada lalu lintas logistik yang jauh lebih efisien, murah, ramah lingkungan, dan lebih menguntungkan.

    Pelabuhan Hamburg yang dikenal sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Eropa, misalnya, saat ini menggunakan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pelabuhan. Pelabuhan yang memiliki luas 7.200 hektare ini disebut sebagai gateway to the world karena menjadi hub bagi alur perdagangan berbagai komoditi dunia.

    Pelabuhan Bremen dan Bremerhaven yang merupakan pelabuhan terpenting kedua di Jerman dalam hal perdagangan juga telah menerapkan energi terbarukan untuk menggerakkan seluruh aktivitas pelabuhan mereka. Kedua pelabuhan itu mendayagunakan energi angin.

    Sylvia Arifin, Konsul Jenderal RI di Hamburg, bercerita, ketika mengunjungi Bremerhaven beberapa waktu lalu, ia melihat pelabuhan di barat Hamburg itu sudah terintegrasi dengan moda transportasi kereta api. "Dengan sistem saling terkoneksi seperti itu, komoditi bisa dengan cepat keluar dari pelabuhan," ujarnya. "Bayangkan, dalam satu jam barang bisa keluar dari pelabuhan."

    Di Hamburg pula, kata Menteri Ekonomi, Transportasi, dan Inovasi Hamburg Frank Horch, ekologi dan pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip utama pengelolaan pelabuhan. "Perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi standar dari pengelolaan pelabuhan kami," kata Horch. "Jadi, smarport merupakan jawaban bagi masa depan kota kami," kata Horch menekankan.

    Jika Jerman dan negara-negara maju lainnya telah menerapkan pelabuhan pintar, bagaimana dengan Indonesia? "Kita mesti belajar banyak dan mau mengisi kepala dengan pengetahuan penting tentang bagaimana mengefisienkan logistik di pelabuhan," kata R.J. Lino, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

    Lino bercerita, pelabuhan di Indonesia bukannya belum pernah melangkah menerapkan sistem pelabuhan pintar. Pelindo II, misalnya, pernah membeli software yang bisa mengintegrasikan sistem komunikasi seluruh pelabuhan dan dermaga dari Microsoft. Jika peranti lunak berharga mahal itu dipakai bersama-sama, maka solusi atas masalah seluruh pelabuhan di Indonesia akan lebih mudah ditemukan. Pemerintah pun bisa memanfaatkannya untuk memperbaiki sistem pengawasan pelabuhan.

    Tapi ternyata investasi tersebut tak cukup termanfaatkan lantaran setiap operator pelabuhan dan instansi pemerintah berkukuh menggunakan sistem komunikasi masing-masing. "Kunci penting smartport itu interkonektivitas. Tapi kalau semua punya mau masing-masing ya nggak bakal jalan," katanya.

    Menurut Lino, problem besar pelabuhan di Indonesia ada pada sistem logistik. Untuk mendapatkan izin keluar barang dari pelabuhan saja, misalnya, sang pemilik barang harus mengurus ke banyak pintu. Memang Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar pengurusan izin keluar masuk barang berada dalam satu atap. "Tapi masih ada 16 instansi di bawah 7 kementerian yang harus mereka lewati, meski di atap yang sama. Itu kan sama sekali tak efisien," kata Lino.

    Jika masalah izin saja begitu kusut, kapan negeri yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia itu bisa memiliki pelabuhan modern dan canggih dengan lalu lintas kapal, barang, pengisian bahan bakar, hingga urusan administrasi cukup dipantau melalui sabak digital atau telepon pintar?

    YOS RIZAL (HAMBURG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.