Industri Keuangan Syariah Didorong Dukung Perekonomian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bank mandiri Syariah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Bank mandiri Syariah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan berharap peran industri keuangan syariah bisa ikut menggenjot perekonomian nasional. Apalagi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melambat saat ini.

    "Industri jasa keuangan syariah harus dapat memanfaatkan dinamika ekonomi domestik dan mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan nasional," kata Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan Syariah OJK Mulia Siregar di gedung perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Senin, 1 Juni 2015.

    Mulia optimistis perekonomian Indonesia akan membaik sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperbaiki postur fiskal dan pembangunan infrastruktur. Industri jasa keuangan syariah diharapkan mampu memanfaatkan momentum tersebut.

    Menurut Mulia, industri jasa keuangan syariah nasional kian berkembang dalam dua dekade terakhir. OJK mencatat sampai akhir Desember 2014, industri perbankan syariah terdiri atas 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional, dan 163 BPRS dengan total aset Rp 272.34 triliun.

    Sayangnya, Mulia menambahkan, pemahaman masyarakat tentang industri keuangan syariah masih rendah. Karena itu, OJK bersama para pelaku keuangan syariah akan melaksanakan berbagai program strategis. Salah satunya dengan menggelar kampanye keuangan syariah Aku Cinta Keuangan Syariah (AKS).

    "Sebagai kegiatan utama dari kampanye ACKS tahun 2015, akan diselenggarakan Pasar Rakyat Syariah," ujar Mulia. Acara ini akan didahului dengan serangkaian kegiatan, seperti CEO Sharia Gathering, Roadshow & Sharia Goes to Campus, Business Matching & Community Gathering.

    SINGGIH SOARES


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.