Maksimalkan Kapal Cepat Short Sea Shipping Telan Rp325 M

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dua kapal cepat bersandar di Pelabuhan Kartini, Jepara, Jawa Tengah, (1/10). Karena adanya gelombang tinggi dan cuaca buruk, sebanyak 95 calon penumpang dibatalkan untuk menyebrang ke Pulau Karimun Jawa. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dua kapal cepat bersandar di Pelabuhan Kartini, Jepara, Jawa Tengah, (1/10). Karena adanya gelombang tinggi dan cuaca buruk, sebanyak 95 calon penumpang dibatalkan untuk menyebrang ke Pulau Karimun Jawa. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan memastikan kapal untuk menunjang lima rute Short Sea Shipping memiliki kecepatan hingga 20 knots guna mengatasi ombak besar.

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harry Boediarto mengatakan kecepatan itu diperlukan untuk menghindari pembusukan pada bahan makanan tertentu yang dikirim melalui kapal.

    “Untuk ke timur dari Jawa untuk barang-barang tertentu perlu kecepatan 16 knot, 18 knot, dan 20 knot supaya barang enggak busuk, seperti daging,” ucapnya pada Acara Diskusi Short Sea Shipping (SSS) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (27/5/2015).

    Namun, untuk menjalankan kecepatan tinggi itu akan meningkatkan kebutuhan bahan bakar yang tinggi. Dia menuturkan Kemenhub telah menyiapkan Rp325 miliar untuk menutupi biaya operasional yang tinggi.

    Lima unit kapal siap untuk melayani rute angkutan barang berjadwal yaitu rute Jakarta-Kepulaua Riau, Jakarta-Maluku Utara, Jakarta-utara Papua, Surabaya-Tual, dan Surabaya-NTT. Ukuran kapal disediakan dengan ukuran 7.000 DWT dengan kapasitas 100 kontainer.

    Untuk menunjang program SSS pemerintah akan berupaya mendorong swasta di wilayah Barat, sedangkan pemerintah melalui BUMN fokus di Indonesia Timur. SSS ke wilayah timur Indonesia berguna untuk menghapus perbedaan harga yang tinggi antar pulau di Indonesia.

    “Pemerintah dorong swasta ke barat. Sedangkan pemerintah masuk ke angkutan perintis barang."

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.