TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Sutjipto berencana menginisiasi pendirian induk badan usaha milik negara di bidang minyak dan gas bumi. Rencana ini terkait dengan instruksi presiden agar BUMN membentuk induk usaha per bidang yang diumumkan pada beberapa hari lalu.
"Kami mendukung rencana pemerintah. Dan Pertamina yang akan memimpin," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, 27 Mei 2015. Rencana ini didukung Komisi Energi DPR RI. Menurut Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika, induk usaha BUMN diharapkan mampu menciptakan usaha migas pelat merah yang saling bersinergi.
Saat ini, beberapa perseroan bidang migas berdiri sendiri sehingga mengakibatkan tumpang tindih aksi korporasi untuk kepentingan nasional. Akhirnya itu justru menyulitkan negara untuk membantu beberapa perusahaan.
"Seperti misalnya ketika kita ingin memberikan dana untuk infrastruktur gas. Kita ragu untuk memberikan ke PT PGN (Perusahaan Gas Negara) Tbk karena sahamnya tidak dikuasai negara secara penuh," ujar Kardaya dalam rapat.
Tidak sinergisnya beberapa BUMN juga membuat kebijakan migas nasional buntu. Anggota Komisi Energi Kurtubi menyarankan, jika Pertamina dan PGN berada dalam satu induk, kebijakan gas nasional bisa berubah. "Bahkan dalam jangka panjang, impor gas elpiji bisa dihilangkan," ujar Kurtubi.
ROBBY IRFANY
