Waspada, Krisis Moneter Bisa Terulang Kembali

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Majalah The Economist menyebutkan, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pemerintahan yang birokratis, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi alasan nilai tukar rupiah sangat rendah. Adek Berry/AFP/Getty Images

    Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Majalah The Economist menyebutkan, masalah yang dihadapi Indonesia adalah pemerintahan yang birokratis, korupsi, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi alasan nilai tukar rupiah sangat rendah. Adek Berry/AFP/Getty Images

    TEMPO.CO, Jakarta - Tanda-tanda ekonomi Indonesia memasuki masa gelap krisis ekonomi seperti terjadi di tahun 1998 semakin menjadi nyata, kata seorang pakar ekonomi dan pasar uang.

    "Pemicunya karena pemerintah tidak konsisten terhadap sejumlah kebijakan yang telah dibuatnya. Akibatnya, terjadi inflasi dan melambannya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015," kata Pakar ekonomi dan pasar uang, Farial Anwar di Fakultas Ekonomi Unair, Selasa (26/5).

    "Ada kekuatan besar pemodal asing yang mulai mencengkeram kedaulatan ekonomi Indonesia"

    “Kita ini menganut rezim devisa bebas,” ujarnya.  Menurut Farial, situasi seperti ini menjadikan Indonesia terombang-ambing saat nilai dolar AS naik-turun. “Kita bukan antiasing, tapi kita terlampau liberal.”

    Farial menyebut ada kekuatan besar pemodal asing yang mulai mencengkeram kedaulatan ekonomi Indonesia. Dia tidak mengatakan pemodal asing yang dimaksud, tapi Farial memetakan bahwa saat ini permodalan asing sudah masuk di sektor moneter. “Kita bayar bunga perkreditan hanya untuk orang asing".

    Akibat dari itu semua, Farial memprediksi ekonomi Tanah Air akan jatuh seperti pada 2008. Dampaknya akan banyak perbankan yang terpuruk dan masih banyak lagi kasus-kasus seperti skandal Bank Century.

    "Dilihat dari semua potensinya mengarah ke sana," ujarnya.

    Apalagi, lanjutnya, devisa hasil ekspor selama ini tidak bisa dinikmati rakyat karena semua dana investasi dikuasai asing. Hal itu ditambah dengan persoalan dalam negeri yang tak pernah selesai. Di antaranya soal naik-turunnya harga bahan bakar minyak dan inflasi tertinggi se-Asia yang menyebabkan BI Rate masih bertahan pada 7,5% “Kita belum ke tahapan krisis 1998, tapi indikasinya ada".

    Indikasi Awal Krisis

    Indikasi awal krisis moneter, paparnya, ditandai larinya para pemodal asing dari Indonesia. Namun larinya pemodal belum terjadi saat ini meskipun beban rakyat sudah sangat berat imbas naik-turunnya harga bahan bakar dan bahan terus merangkaknya harga kebutuhan pokok.

    Farial menyarankan pemerintah memberlakukan periodisasi yang jelas terhadap pergerakan naik-turunnya bahan bakar agar pelaku usaha bisa mengantisipasi.

    "Karena yang terjadi di lapangan banyak harga bahan pokok yang tak turun meski BBM telah turun. Saya memberi sinyal," katanya.

    Chief Executive Officer Kelola Mina Laut Group, Moh. Nadjikh melihat selama ini industri makro dan mikro berjuang sendiri.

    "Peran pemerintah untuk menjembatani pengusaha agar bisa survive, masih terbatas. Pemerintah hanya mendorong masyarakat supaya terus belanja konsumtif," ujarnya.

    “Kenapa UKM (usaha kecil menengah) kita tidak bisa berkembang? Karena misalnya ada order satu bulan dua kontainer tidak bisa, karena kita tidak memiliki modal sebanyak itu,” kata Nadjikh.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.