Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh Mafia Migas dan Tudingan ke Mantan Presiden SBY

image-gnews
Massa menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2014. Dalam orasinya mereka mendukung Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas Mafia Migas dan Tambang melalui perpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efesiansi dan kebutuhan domestik. Tempo/Aditia Noviansyah
Massa menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2014. Dalam orasinya mereka mendukung Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas Mafia Migas dan Tambang melalui perpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efesiansi dan kebutuhan domestik. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembubaran Pertamina Energy Trading Limited seharusnya menjadi momentum untuk membenahi pengadaan minyak dan gas. Anak perusahaan Pertamina yang beroperasi di Singapura ini sebelumnya dituding penuh permainan dalam menyediakan minyak mentah dan bahan bakar minyak.

Setelah Petral dibubarkan, pengadaan BBM semestinya bisa lebih transparan. Anak usaha Pertamina yang lain, Pertamina Energy Service, yang mengambil alih peran Petral, perlu membuat mekanisme pengadaan yang terbuka. Pelaporan keuangan perusahaan ini harus lebih transparan agar publik bisa ikut mengawasi. Jangan sampai permainan gelap ala Petral terulang.

Selama ini Petral dituding menggelembungkan harga dalam pengadaan BBM. Hasil mark-up itu tidak menguntungkan Pertamina, melainkan menguap entah ke mana. Petral hanya memberi diskon sangat kecil per barel kepada Pertamina. Permainan ini terungkap setelah kewenangan Petral dicabut. Ternyata, melalui tender terbuka, Pertamina mendapat diskon harga yang berlipat-lipat. Diskon yang naik ini membuat Pertamina bisa berhemat. Ada ruang efisiensi yang sangat besar yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh Petral.

Pemborosan yang dilakukan oleh Petral itu harus diinvestigasi oleh tim auditor independen. Jika ditemukan pelanggaran hukum, hal itu harus diusut. Presiden Joko Widodo harus menjadikan penutupan Petral ini sebagai kesempatan untuk membuka borok yang ada di dalamnya. Perlu ada audit forensik atas semua dokumen milik Petral, termasuk membongkar permainan. Jangan sampai pembubaran ini justru menjadi strategi para begal migas untuk melenyapkan semua bukti.

Tudingan ke SBY

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus berani tampil di hadapan publik untuk menjelaskan apa peran Petral selama ini. Dia perlu menjelaskan kebijakan yang ia ambil terhadap Petral. Tidak perlu SBY menutup-nutupi jika ada pejabat atau pengusaha di lingkaran kekuasaannya yang mungkin diuntungkan oleh proyek basah itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sepuluh tahun menjadi presiden, SBY pasti tahu masalah itu. Apalagi SBY pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum menjadi presiden. Dengan pengalaman itu, semestinya SBY mampu mencium kejanggalan bisnis Petral sejak awal. Presiden SBY juga terkesan membiarkan keberadaan Petral kendati saat itu kecurigaan masyarakat terhadap perusahaan ini sudah muncul.

Boleh saja Pertamina memiliki tangan seperti Petral untuk berdagang minyak secara internasional. Tapi membiarkan Petral menjadi pemain tunggal dan memainkan peran sentral dalam mengimpor kebutuhan bahan bakar minyak bagi seluruh negeri sudah terbukti amat rawan. Sebab, Petral bisa menjadi ajang korupsi.

Tak hanya perlu membongkar tuntas permainan Petral, pemerintah Jokowi juga harus mendorong Pertamina untuk menciptakan mekanisme pengadaan bahan bakar minyak yang semakin efisien dan transparan. Tidak zamannya lagi perusahaan negara seperti Pertamina dijadikan sapi perah oleh segelintir orang.

Disadur dari editorial Koran Tempo, 22 Mei 2015

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Diminta Tata Ulang Ekosistem LPG, DPR: Mafia Migas Masih Eksis

5 November 2023

Warga antre untuk membeli tabung gas LPG 3kg di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Pemerintah daerah setempat bersama Pertamina menggelar operasi pasar murah dengan Harga eceran terendah (HET) Rp16 ribu per tabung untuk mengatasi kelangkaan LPG 3kg yang terjadi sejak satu bulan terakhir. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Pemerintah Diminta Tata Ulang Ekosistem LPG, DPR: Mafia Migas Masih Eksis

Anggota Komisi VII DPR meminta pemerintah menata ulang ekosistem industri LPG. Musababnya, industri migas itu diduga masih dikuasai oleh mafia.


Demo Tolak Kenaikan BBM Digelar 2 Kelompok, Mahasiswa: Rakyat Sedang Susah

2 September 2022

Ratusan peserta unjuk rasa dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) menolak kenaikan harga BBM di sekitaran Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, Jumat 2 September 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
Demo Tolak Kenaikan BBM Digelar 2 Kelompok, Mahasiswa: Rakyat Sedang Susah

Demo tolak kenaikan BBM digelar dua kelompok mahasiswa hari ini. Mereka sama -sama menyuarakan tuntutan penolakan kenaikan harga Pertalite dan solar.


Massa HMI Tolak Kenaikan Harga BBM Tinggalkan Gedung DPR, Desak Berantas Mafia Migas

29 Agustus 2022

Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Raihan Ariatama membacakan tuntutan saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022. Dalam aksi tersebut HMI menolak kenaikan harga BBM. TEMPO/M Taufan Rengganis
Massa HMI Tolak Kenaikan Harga BBM Tinggalkan Gedung DPR, Desak Berantas Mafia Migas

Massa HMI yang menolak kenaikan harga BBM telah meninggalkan Gedung DPR sore tadi. Desak pemerintah berantas mafia migas.


Bahas Investasi Kilang, Deputi Luhut Ini Singgung Mafia Migas

10 Juni 2020

Kilang Minyak
Bahas Investasi Kilang, Deputi Luhut Ini Singgung Mafia Migas

Pemerintah menyadari tantangan yang menghambat masuknya investasi kilang minyak di Tanah Air tersebut cukup berat.


Buka Akses Informasi Pertamina ke Publik, Ini Harapan Ahok

13 Februari 2020

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait dan Pertamina untuk menyiapkan penerapan B40 dan B50 beberapa waktu ke depan. TEMPO/Subekti.
Buka Akses Informasi Pertamina ke Publik, Ini Harapan Ahok

Ahok menjelaskan tujuan Pertamina membuka akses data operasional kepada publik melalui situs resmi.


Jurus Ahok Membungkam Mafia Migas di Pertamina

13 Februari 2020

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat meninjau ke kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019. ANTARA
Jurus Ahok Membungkam Mafia Migas di Pertamina

Langkah Ahok membuka data Pertamina kepada masyarakat merupakan sinyal baik dari perseroan yang kini tengah berbenah.


Ahok Klaim Didukung Penuh Pemerintah Perbaiki Strategi Pertamina

14 Januari 2020

Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Pertemuan membahas stabilitas harga minyak dan gas. TEMPO/Subekti.
Ahok Klaim Didukung Penuh Pemerintah Perbaiki Strategi Pertamina

"Intinya Kepala Staf Kepresidenan akan mendukung saya secara penuh agar tujuan semua dari Presiden tercapai," kata Ahok.


Temui Moeldoko, Ahok Bahas Cara Gigit Mafia Migas

14 Januari 2020

Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Moeldoko bersama Ahok yakni soal arahan Presiden untuk menurunkan harga gas industri, serta pengelolaan strategi di PT Pertamina. TEMPO/Subekti.
Temui Moeldoko, Ahok Bahas Cara Gigit Mafia Migas

Ahok menuturkan dalam pertemuan itu, Moeldoko menyampaikan komitmennya siap mendukung Pertamina dalam memenuhi target yang diberikan Jokowi.


Siapkan Strategi Berantas Mafia Migas, Moeldoko Undang Ahok

14 Januari 2020

Kepala Staf Presiden Moeldoko usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisaris Utama di PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Januari 2020. Moeldoko mengundang Ahok untuk membahas isu di sektor minyak dan gas. TEMPO/Subekti.
Siapkan Strategi Berantas Mafia Migas, Moeldoko Undang Ahok

Salah satu yang dirembuk Moeldoko dan Ahok adalah soal strategi untuk memberantas mafia sektor minyak dan gas yang menyebabkan harga tinggi.


Syafii Maarif Ingatkan Ahok Soal Mafia Migas yang Sudah Mengakar

19 Desember 2019

Syafii Maarif. ANTARA
Syafii Maarif Ingatkan Ahok Soal Mafia Migas yang Sudah Mengakar

Pendiri Maarif Institute, Ahmad Syafii Maarif, mengingatkan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal mafia minyak dan gas.