BBJ: Obligasi Negara Diharapkan Juni Bisa Diluncurkan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Obligasi Negara Ritel Seri ORI009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi tidak menjamin bisa memberikan lampu hijau atas peluncuran obligasi negara berjangka jika para pelaku pialang dan sistemnya dinilai belum siap.

    Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebelumnya mengekspektasikan obligasi negara berjangka atau Indonesia Gonverment Bond Future (IGBF) dapat direstui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akhir Mei ini agar bisa diluncurkan pada Juni 2015.

    Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) Sutriono Edi menyatakan pihaknya tengah menyiapkan aturan-aturan yang diperlukan sekaligus mengevaluasi kesiapan integrasi sistem IGBF.

    "Apakah pialangnya sudah dididik semua, sistemnya sudah terintegrasi semua antara bursa dan lembaga kliringnya, bagaimana cara penjaminannya, kan penyiapannya harus sampai sana," katanya saat ditemui Bisnis di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Kamis (21/5/2015).

    Dia menuturkan Bappebti saat ini dalam proses melakukan evaluasi terhadap poin-poin tersebut. Sementara di sisi lain, lanjutnya, para anggota bursa juga masih melakukan perbaikan sistem dan meningkatkan edukasinya.

    "Mudah-mudahan mereka semua, kalau kami evaluasi siap, IGBF bisa jalan. Tetapi jika hal itu belum siap, ya kami belum berikan izin untuk operasional," ujarnya.

    Menurut dia, untuk masuk ke obligasi negara berjangka, para anggota bursa yang terdiri dari pialang dan pedagang berjangka harus dipastikan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup.

    "Ini bukan hanya masalah di Bappebtinya sendiri. Bappebti kan menyetujui jenis kontraknya, tetapi waktu implementasi kan harus kita lihat kesiapan tadi, karena ini produk baru," sebutnya.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.