Begini Bahaya Beras Plastik bagi Tubuh

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sxc.hu

    Sxc.hu

    TEMPO.COJakarta - Lagi-lagi Cina disebut sumber produk berbahaya. Sebelumnya, Cina dituding memproduksi mainan beracun mengandung zat pewarna berbahaya. Lain waktu Cina memproduksi susu tercemar. Kali ini, label Cina disebut-sebut memproduksi beras plastik. (Baca: Disperindag Jabar Usut Temuan Beras Plastik)

    Harian Singapura, The Straits Times, menyebutkan bahwa peredaran beras plastik bukan kali ini saja. Pada 2011 di Taiyuan, kota di Provinsi Shaanxi, pernah kedapatan memproduksi beras sintetis atau beras plastik secara massal.

    Beras plastik lebih berbahaya karena dikonsumsi lebih banyak dan sering. Menurut The Straits Times, kelompok masyarakat miskin di Kamboja dan Vietnam lebih banyak membeli beras plastik. Serbuan beras plastik juga ditemukan di Bekasi. (Baca pula: Kemendag-Bareskrim Selidiki Peredaran Beras Plastik

    Anggota DPR, Teguh Juwarno, menyebut peredaran beras plastik di Bekasi sebagai teror pangan. Dalam Rapat Paripurna DPR ke-29, ia meminta pemerintah segera mengusut dan menangkap pengedar beras plastik ini. "Pelaku, importir, dan produsen harus diadili sebagai pelaku teror."

    Produsen di Negeri Tirai Bambu itu, menurut The Straits Times, membuat beras plastik dengan mencampurnya bersama makanan lain sehingga terkesan layaknya beras biasa. Bahan beras plastik yang bisa menipu di lidah ketika dicoba pertama kali adalah kentang dan ubi jalar. (Simak: Beras Palsu Asal Cina Ancam Riau)

    Supaya mirip seperti wujud beras, bahan-bahan itu dicampur dengan resin. Resin sejatinya bahan kimia yang biasa menjadi bahan dasar membuat plastik. Bila dikonsumsi berlebihan, menurut situs Badan Kesehatan Dunia (WHO), dapat menyebabkan kanker pada organ pencernaan. 

    Kandungan resin pada beras menambah panjang makanan berbahaya yang beredar dalam daftar Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, yaitu boraks, formalin, dan zat pewarna. (Baca pula: Depok Angkat Tangan Awasi Beras Plastik)

    EVAN PDAT | STRAIT TIMES | PDAT DIOLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.