Budak Benjina Utang ke Warga, dari Bir hingga Melacur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak buah kapal asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, 4 April 2015. ANTARA/Humas Kementerian Kelautan Perikanan

    Sejumlah anak buah kapal asal Myanmar, Laos, dan Kamboja, yang bekerja di PT. PBR Benjina tiba di PPN Tual, Maluku, 4 April 2015. ANTARA/Humas Kementerian Kelautan Perikanan

    TEMPO.COBenjina - Penanggung jawab sementara PT Pustaka Benjina Resource, Wahyu Setyojatmiko, mengatakan pihaknya sudah menerima semua bon utang awak kapal Benjina. Wahyu sudah menerima lebih dari seratus nota utang dari warga. "Lebih dari Rp 800 juta totalnya," katanya di Benjina, Maluku, Selasa, 19 Mei 2015. (Baca: 659 ABK Pusaka Benjina Akan Dipulangkan ke Negara Asal)

    Wahyu menunjukkan kepada Tempo salah satu nota tagihan yang diterimanya. Di situ tertulis total tagihan Rp 12 juta yang ditujukan kepada Sek, awak kapal Antasena 359, dari Kesi Rambada. Rincian terdiri atas konsumsi bir Rp 2 juta ditambah bermalam dan bersiang, istilah melacur, selama tujuh hari penuh. 

    Kebanyakan nota utang itu tak merinci waktu transaksi dilakukan dan hanya mencantumkan jumlah total utang yang beragam, dari Rp 500 ribu, Rp 1,2 juta, hingga belasan juta. "Saya akan teruskan kepada para tekong (nakhoda kapal) untuk menagih kepada awak yang bersangkutan," ujarnya. 

    Menurut Wahyu, perusahaannya emoh menanggung beban utang tersebut. Musababnya, tunggakan-tunggakan itu merupakan urusan dan keperluan pribadi. (Baca: Masih Jualan Es Batu, Izin Perdagangan Benjina Bakal Dicabut)

    Sore harinya, seorang pedagang sopi, arak khas Maluku, Yaya Kubela, tampak resah dan ia pesimistis utangnya akan dilunasi. Sebabnya, 242 budak dari Myanmar dan Kamboja akan segera dievakuasi menuju Tual. "Jangan pergi dulu, piutang saya belum selesai," tuturnya.

    Para awak, ujar Yaya, masih memiliki tunggakan lebih dari Rp 10 juta secara keseluruhan kepadanya. "Kalau begini tidak mungkin bisa lunas. Tekong itu jahat. Mereka suka tak memberi uang kepada awak kapal. Jadi bagaimana mereka bisa membayar utang?" ucapnya. (Baca pula: Masih Ada 840 Budak ABK Benjina Luntang-lantung)

    ANDI RUSLI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.