Acara APEC di Filipila, Bahas 6 Isu Perdagangan Berkeadilan

TEMPO.CO, Filipina - Menjelang Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan "Asia Pacific Economic Cooperation" (APEC) pada 24--25 Mei 2015 di Boracay, Filipina, para pejabat senior dalam Sidang Komisi Perdagangan dan Investasi telah menyelesaikan enam isu penting yang akan disepakati para menteri.

"Kelahiran dan keberadaan APEC adalah untuk memelihara dan memperkuat sistem perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. Dengan demikian dukungan APEC bagi penyelesaian perundingan Putaran Doha yang adil sangatlah penting," kata Direktur Kerja sama APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan RI, Deny W. Kurnia, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2015.

Denny menjelaskan, enam kesepakatan meliputi WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan perundingan Putaran Doha, pencapaian Tujuan Bogor 2020, "Free Trade Area of the Asia Pacific" (FTAAP), Program Keterhubungan (connectivity) APEC 2015--2025 bagi kelancaran perdagangan dan investasi, internasionalisasi usaha kecil dan menengah (UKM), dan penguatan sektor jasa. "Penguatan WTO dan nasib perundingan Putaran Doha tetap menjadi prioritas," kata Denny.

Agenda dalam Putaran Doha mencakup implementasi Paket Bali yang dihasilkan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO, yang terdiri atas pertanian, fasilitasi perdagangan, pembangunan, serta isu-isu negara kurang berkembang. Komisi Perdagangan dan Investasi APEC bahkan menyiapkan pernyataan khusus tentang WTO. 

Pernyataan tersebut berisi seruan agar Konferensi Tingkat Menteri ke-10 WTO di Kenya, Desember 2015, harus berhasil mengembalikan pamor WTO sebagai lembaga utama pengatur perdagangan antarnegara. Pamor WTO meredup karena munculnya fenomena perdagangan bebas seperti Free Trade Agreement (FTA). 

Selain itu, menurut Deny, Indonesia berkepentingan agar WTO segera merampungkan Program Kerja Pasca-KTM-9 Bali dan penyelesaian Putaran Doha yang mengedepankan dimensi pembangunan. "Liberalisasi sektor pertanian dunia harus mengedepankan pembukaan pasar bagi produk negara berkembang, perlindungan pasar negara berkembang, dan penghapusan subsidi di negara maju yang menyebabkan sektor pertanian mereka memiliki daya saing artifisial," ujar Deny.

Selanjutnya, Deny menegaskan, program APEC lainnya adalah internasionalisasi UKM. Program ini ingin mengupayakan partisipasi UKM dalam jaringan rantai pasok maupun rantai nilai regional dan global. Dalam kaitan ini, UKM terus didorong untuk menjadi bagian dari proses produksi yang kini makin bersifat lintas negara.

"UKM harus mendapat akses lebih besar ke jaringan internet dan informasi pasar, diberikan kemudahan perizinan, ditingkatkan kapasitas manajemen dan produksinya, serta diberikan kelancaran jaringan distribusi barang dan jasa," tambah Deny.

APEC saat ini mewakili 40 persen populasi dunia atau mencapai 2,8 miliar jiwa dari tujuh miliar jiwa, 45 persen nilai total perdagangan dunia atau senilai US$ 20,8 triliun dari US$ 46,5 triliun dan 58 persen GDP dunia atau US$ 42,6 triliun dari US$ 74 triliun.

APEC beranggotakan 21 negara, di antaranya Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Phillipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Cina, Hong Kong, Taiwan, Meksiko, Papua Nugini, Chile, Peru, Rusia, dan Vietnam.