TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia, atau Indonesian National Shipowners Association (INSA), Witono Suprapto mengatakan, Indonesia harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konsep Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Aspek pertama yang harus menjadi fokus ialah membangun konektivitas antarwilayah, bukan hanya lewat jalur tol laut tapi juga terkoneksi dengan perhubungan udara dan darat," katanya dalam Seminar Maritim Nasional di Kementerian Perhubungan, Senin, 18 Mei 2015.
Berdasarkan kajian INSA, untuk mendukung konektivitas tersebut, ada berbagai infrastuktur yang dibutuhkan Inddonesia. Antara lain yakni 7 juta truk, 3000 kapal pelayaran, 14.306 kapal niaga, 250 kapal ASDP, 260 kapal perintis, 2.000 depo kontainer, 2.154 terminal, 3.671 Gerbong KA, 560 pesawat, hingga penambahan pelabuhan.
Menurut ia, dengan luas wilayah Indonesia, infrastruktur perhubungan saat ini masih sangat kurang. Witono mencontohkan, saat ini Indonesia baru punya 72 pelabuhan di pulau-pulau besar.
Selain kendala minimnya infrastruktur, Witono menyebutkan pembangunan maritim di Indonesia juga masih banyak yang harus dibenahi. "Seperti kebijakan-kebijakan terkait teknis, ketentuan perdagangan, tarif, dan moneter."
Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti Jakarta Tjuk Sukardiman mengatakan, pembangunan maritim Indonesia, dengan penerapan konsep tol laut harus dibarengi dengan penerapan asas cabotage. Jika diartikan, transportasi maritim dalam negeri harus menggunakan kapal berbendera nasional dan awak kapal dalam negeri.
Salah satu negara yang sudah menerapkan prinsip ini ialah Cina. Kalau di sana kapalnya harus dibuat oleh orang Cina, pelautnya orang Cina, dan galangan kapalnya juga milik Cina." Asas cabotage pada akhirnya akan menjadikan angkutan laut Indonesia lebih banyak, andal, dan terjangkau masyarakat luas," ucapnya.
PRAGA UTAMA
