Sumsel Tagih Penunggak Pajak Alat Berat Senilai Rp 10 Miliar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktifitas kapal penyeberangan di bawah jembatan Ampera, Sungai Musi, Palembang Sumatera Selatan, Rabu (13/11). Sungai musi yang terletak di tengah kota Palembang ini  merupakan jantung kehidupan aktifitas masyrakat di sekitar sungai tersebut dan menjadi Objek Wisata yang menarik pagi para wisatawan yang berkunjung. TEMPO/Iqbal Lubis

    Sejumlah aktifitas kapal penyeberangan di bawah jembatan Ampera, Sungai Musi, Palembang Sumatera Selatan, Rabu (13/11). Sungai musi yang terletak di tengah kota Palembang ini merupakan jantung kehidupan aktifitas masyrakat di sekitar sungai tersebut dan menjadi Objek Wisata yang menarik pagi para wisatawan yang berkunjung. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Seiring dengan target penerimaan daerah sebesar Rp 7 triliun pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gencar melakukan penagihan terhadap perusahaan yang tidak membayar pajak alat berat secara benar.

    Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatra Selatan Muslim mengatakan pemerintah terus melakukan penagihan pajak alat berat. Sejak awal tahun ini, mereka telah menagih ke 30 perusahaan.

    “Tentunya kami melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi, sebelum penagihan itu, pendekatan kepada perusahaan dilakukan secara persuasif. Nah, kalau masih menolak, apa boleh buat, kami akan melakukan penyitaan,” ujarnya, Minggu, 17 Mei 2015.

    Muslim memperkirakan potensi penerimaan pajak dari alat berat mencapai Rp 6-10 miliar per tahun. Namun, realisasi penerimaan pajak alat berat selama ini justru jauh lebih rendah.

    Pada 2014 sumbangan penerimaan pajak alat berat hanya Rp1,25 miliar.

    Guna mengejar pajak alat berat tersebut, Dispenda Sumsel menggandeng Polisi Pamong Praja Sumsel dan Kejaksaan Negeri Sumsel, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas PU Pengairan dan pemerintah kabupaten/kota.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.