Pengamat: Lapangan Kerja Era Jokowi-Kalla Makin Sulit  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjual jamu Paguyuban Mbakyu Jamu Gendong memberikan simbol dua jari sat menggelar aksi dukungan kepada Capres-Cawapres, Jokowi-Kalla di Bundaran HI, Jakarta (8/6).  TEMPO/Dasril Roszandi

    Penjual jamu Paguyuban Mbakyu Jamu Gendong memberikan simbol dua jari sat menggelar aksi dukungan kepada Capres-Cawapres, Jokowi-Kalla di Bundaran HI, Jakarta (8/6). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Agus Tony Poputra, mengatakan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan pada era Jokowi-Jusuf Kalla ke depan akan semakin sulit.

    "Ini disebabkan menyusutnya sumber daya alam tak terbarukan secara dramatik akibat eksploitasi berlebihan," kata Agus, Minggu, 17 Mei 2015.

    Kondisi demikian juga dialami sumber daya alam terbarukan karena konsumsi jauh melampaui produksi. Oleh sebab itu, butuh usaha yang lebih kreatif untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan oleh semua pihak.

    Untuk mencegah bencana demografi, pemerintah dan elite politik perlu melakukan serangkaian tindakan.

    Pertama, katanya, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukannya mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi.

    Oleh sebab itu, kebijakan yang bersifat parsial perlu dievaluasi kembali dan diintegrasikan. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat diintegrasikan serta merugikan unit pemerintah yang lain dan mereduksi lapangan kerja, harus segera dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut.

    Kedua, katanya, pemerintah dan elite politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. "Setiap investasi asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekadar sebagai pelengkap," jelasnya.

    Di sini dibutuhkan penguatan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing.

    Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan dimaksud di antaranya mewajibkan perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan porsi terbesar bagi tenaga kerja domestik.

    Kebijakan itu harus didukung dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja domestik. Itu diimplementasikan lewat pembenahan balai latihan kerja (BLK).

    Demikian juga, perlu penguatan dan penyebaran pendidikan kejuruan di daerah di mana disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

    Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong penghiliran lebih jauh.

    "Ini tidak sekadar memperbesar nilai tambah dalam negeri tetapi juga memperlambat eksploitasi sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya," katanya.

    Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbarukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya.

    Kelima, program untuk mengatasi kemiskinan yang dibuat seharusnya membuat penerimanya mandiri, bukannya semakin tergantung kepada pemerintah.

    Pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, terbatasnya peluang berusaha, tidak produktif lagi (lansia) atau belum produktif (anak yatim piatu) dan kemalasan.

    Program mengatasi kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan tiap penyebab kemiskinan, tidak harus seragam. "Sekali lagi, fakta yang ada saat ini memperlihatkan Indonesia cenderung akan menghadapi bencana demografi."

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.