Isu Perombakan Kabinet, JK: Indonesia Menganut Presidensial

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla diwawancara wartawan dalam pembukaan 2015 Institute of International Finance (IIF) Asian Summit di Jakarta, 7 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Wakil Presiden Jusuf Kalla diwawancara wartawan dalam pembukaan 2015 Institute of International Finance (IIF) Asian Summit di Jakarta, 7 Mei 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.COJakarta - Masyarakat Indonesia tentu mengharapkan kinerja yang baik dari anggota kabinet di pemerintahan. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui Tempo seusai acara pertemuan dengan pimpinan perusahaan-perusahaan Inggris yang berlangsung di London, Kamis siang, 14 Mei 2015. 

    “Apabila ada menteri dengan kinerja di bawah dari yang diharapkan sebagai kabinet presidensial, tentu perlu dilakukan perombakan-perombakan," ujar Kalla.

    Kalla juga menyatakan hal yang perlu diperbaiki tidak hanya pada performa individu, tapi juga aspek kekompakan.  

    “Tentu itu merupakan hak prerogatif presiden untuk mengganti menteri. Namun saya akan membantu presiden dalam setiap evaluasi kabinet karena tugas itu penting,” ucap Kalla.

    Pada hari yang sama di malam hari, ada acara pertemuan dengan warga Indonesia yang menetap di Inggris di Wisma Nusantara, London.

    Dalam pertemuan tersebut, Kalla menuturkan lambatnya koordinasi di kabinet akibat adanya perubahan nomenklatur dari kabinet serta unit kerja yang digabung, dipisah, dan ditambah. Akibatnya, perlu dilakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian dalam pekerjaan yang dilakukan oleh anggota kabinet. 

    Selain itu, proses pemilihan pejabat seperti level direktur jenderal yang melalui seleksi terbuka dan kompetitif mengakibatkan butuh waktu yang lebih lama dalam melakukan optimalisasi birokrasi. 

    Menanggapi adanya desakan perompakan kabinet karena performanya tidak maksimal, Kalla mengatakan itu merupakan bagian risiko dari kabinet presidensial. Perombakan kabinet akan terjadi apabila kinerja menteri tidak sesuai dengan harapan. 

    “Apa pun yang diangkat, tentu dapat diganti oleh presiden, mengingat kita menganut sistem presidensial, bukan parlementer,” ucapnya. 

    Dalam acara temu masyarakat tersebut, Kalla didampingi istrinya, Mufidah Jusuf Kalla; Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya Hamzah Thayeb beserta istri, Lastri Thayeb; Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Y. Limpo; Gubernur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam; Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh; Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim; Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar; serta Deputi Sekretaris Wapres Bidang Ekonomi Tirta Hidayat. 

    Sebanyak 200 orang WNI hadir dalam acara temu masyarakat Indonesia dengan Wapres Jusuf Kalla. Mereka terdiri atas pengusaha, eksekutif, pegawai swasta, diplomat, banker, seniman, dan staf KBRI London. Turut hadir, motivator Mario Teguh beserta istri. 

    VISHNU JUWONO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.