TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengatakan, sampai saat ini, stok beras lokal masih cukup dan sanggup memenuhi permintaan hingga datangnya Ramadan. Rahmat tak sepaham dengan opsi impor beras yang didengungkan pertama kali oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Berdasarkan informasi dari Menteri Pertanian, stok beras cukup," ujar Rahmat saat perayaan Hari Konsumen Nasional di Monas, Selasa, 12 Mei 2015.
Namun Rahmat mengakui bahwa kebijakan impor beras tidak hanya ada di tangan Kementerian Perdagangan. Menurut dia, Menteri Perdagangan harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebab, impor beras berlawanan dengan rencana swasembada padi yang dicanangkan tahun ini.
Koordinasi terakhir soal impor beras bakal diputuskan sore ini melalui rapat kesiapan bahan pangan menjelang Ramadan. Rapat akan digelar di Kementerian Koordinator Perekonomian. Tak itu, kemungkinan impor komoditas lain juga dibahas.
Jika opsi impor disepakati, Kementerian Perdagangan tinggal mengeluarkan surat rekomendasi mendatangkan beras luar negeri kepada Perum Bulog. "Yang jelas, impor itu opsi terakhir," ucap Rahmat.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menuturkan pemerintah hingga saat ini memiliki kebijakan tidak mengimpor beras. “Sampai hari ini, arahan Presiden Jokowi sama, tidak impor beras,” kata Andi, seperti dikutip dalam laman Setkab, Selasa, 12 Mei 2015.
Andi berujar, jika ada keharusan melakukan impor beras, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian pasti menyampaikan pertimbangan yang dalam dan serius. Saat ini, ucap dia, masih berlangsung proses panen raya, yang laporannya terus di-update. “Kira-kira, sampai akhir bulan ini, baru tahu ketersediaan stok untuk antisipasi puasa dan Lebaran,” tuturnya.
Dia menjelaskan, dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015, pemerintah sudah mengantisipasi kemungkinan dilakukannya impor beras, yaitu jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah dan/atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
ROBBY IRFANY
