TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan menunda penjualan Pertalite karena terbentur izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertamina khawatir dianggap membangkang dengan tetap menjual Pertalite tanpa persetujuan DPR.
"Kami harus menurut. Kalau saya sih enggak apa-apa (jalan terus), karena ingin 'nakal'. Tapi nanti yang kena beliau (Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto)," kata Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Hotel Mulia, Jakarta, Senin, 11 Mei 2015.
Bambang mengaku heran dengan keharusan Pertamina meminta izin DPR untuk menjual Pertalite. Sebab Pertalite bukan bahan bakar minyak yang mendapat subsidi. Bambang mencontohkan Shell yang diperbolehkan menjual produk V-Power tanpa izin.
"Pak Dirut (Dwi Soetjipto) sudah menyampaikan alasan itu kepada DPR. Shell menjual V-Power enggak perlu izin DPR. Kenapa Pertamina harus minta izin? Tapi mungkin kami memang perlu sosialisasi supaya masyarakat paham," ujar Bambang.
Sosialisasi itu untuk menepis beberapa anggapan yang menyebutkan Pertalite dikeluarkan karena Premium akan dihapus dari pasar. Pertamina berencana menjual Pertalite, gasolin bulan ini. Tapi gara-gara ada keharusan meminta izin DPR, Pertamina batal meluncurkan gasolin dengan RON 90 itu.
Menurut Bambang, dalam hasil rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu, Pertamina diharuskan "berbicara" dulu dengan DPR sebelum meluncurkan Pertalite.
Sementara itu, Soetjipto menegaskan, Pertamina sebenarnya tak perlu meminta izin DPR untuk menjual Pertalite. Menurut dia, tak ada aturan tertulis yang menyatakan keharusan itu. "Tapi sosialisasi diperlukan sebelum Pertalite diluncurkan," kata Soetjipto.
Menurut Soetjipto, saat ini proses penjualan Pertalite ke pasar sudah masuk tahap uji coba untuk melihat kendaraan jenis apa dan keluaran tahun berapa saja yang cocok menggunakan Pertalite. “Perizinan di pemerintah sedang diproses," kata Soetjipto.
KHAIRUL ANAM
