Isu Perombakan Kabinet, Pejabat Kementerian Pariwisata Protes

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pariwisata, Arief Yahya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Pariwisata, Arief Yahya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Arief Yahya adalah salah satu menteri yang santer diisukan terkena perombakan kabinet. Namun Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia I Gede Pitana memprotes soal anggapan kinerja buruk kementeriannya.

    "Kinerja kami memang tidak begitu terlihat. Yang kami rasakan justru Pak Menteri bekerja banyak," ujar Gede di Jakarta, Senin, 11 Mei 2015.

    Menurut Gede, Arief berhasil meloloskan proposal bebas visa untuk 45 negara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini sebelumnya pernah diusulkan sejak periode lalu, tapi selalu ditolak.

    Kebijakan visa dianggap Gede sebagai bukti keberhasilan Arief mengkoordinasikan kebijakan dengan kementerian lain.

    Selain itu, berhasilnya koordinasi Arief juga dibuktikan dengan proyek jalan tol langsung Jakarta-Tanjung Lesung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tanjung Lesung adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pariwisata.

    Gede pun ogah berkomentar lebih jauh soal isu perombakan kabinet. "Itu terlalu politis. Saya tidak pantas menanggapi," ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan akan ada perombakan kabinet. Namun Kalla tidak memastikan kapan dan siapa menteri yang akan diganti. Beredar kabar bahwa perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran mendatang. Beberapa nama menteri sudah diisukan akan diganti, termasuk Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

    ROBBY IRFANY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).