MARS Dukung KKP Berantas Illegal Fishing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti setibanya di gedung KPK untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Jakarta, 24 Desember 2014. Kedatangannya juga untuk meminta bantuan KPK dan seluruh stakeholders untuk melakukan pengawasan terhadap proses memberantas praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Susi Pudjiastuti setibanya di gedung KPK untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK, Jakarta, 24 Desember 2014. Kedatangannya juga untuk meminta bantuan KPK dan seluruh stakeholders untuk melakukan pengawasan terhadap proses memberantas praktik pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Mars Symbioscience Indonesia (MARS) berkomitmen mendukung tujuan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam memerangi illegal fishing dan mempromosikan budi daya ikan hias sebagai mata pencaharian alternatif.

    Direktur Marine Sustainability Programs Mars Symbioscience Indonesia (MARS) Noel Janetski mengatakan, pihaknya juga melakukan upaya perbaikan habitat terumbu karang. Sebab, terumbu karang akan menjadi nursery ground guna mendukung ketahanan pangan di masa depan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

    "Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan sektor perikanan, memerangi illegal fishing dan menciptakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir," kata Noel di sela-sela Kick Off Program JARING, Senin, 11 Mei 2015. 

    Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya telah merekonstruksi 6.316 meter persegi terumbu karang di Pulau Badi, Kecamatan Mattirodeceng, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.

    MARS juga membantu para pembudidaya ikan hias untuk mendapatkan pasar guna mendukung usaha ikan hias yang berkelanjutan.

    "Masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil yang telah berhasil mengelola kelestarian sumber daya lautnya, seperti melakukan perbaikan habitat terumbu karang, perlu diberi hak hukum untuk memiliki dan mengelola perikanan di wilayah mereka," ujarnya.

    Di sisi lain, ujar Noel, pemerintah dan penegak hukum harus memberikan perlindungan bagi kelestarian terumbu karang, sehingga bisa diwariskan ke generasi mendatang.

    Pihaknya berharap bersama stakeholders terkait dapat menciptakan satu model pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, salah satunya di Pulau Badi.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di sela-sela acara tersebut melakukan pelepasan perahu Patorani di Pelabuhan Boddia, Galesong Selatan, untuk mencari telur ikan terbang di Fakfak, Papua.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.