Dua Bulan, YLKI Terima 54 Pengaduan Terkait BPJS Kesehatan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Tempo/Tony Hartawan

    Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku masih banyak kekurangan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Hanya dalam dua bulan, Februari–Maret 2015, saja kami menerima 54 pengaduan masyarakat,” kata anggota Tim Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsi, dalam forum dialog konsumen bertajuk "Membedah Pelayanan BPJS Kesehatan", Sabtu, 9 Mei 2015.

    Dalam penelitian yang dilakukannya, YLKI menemukan bahwa masih ada pasien yang ditolak oleh rumah sakit rujukan, kelahiran bayi yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, kerumitan dalam prosedur pindah kelas, serta perbedaan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan dan umum.

    Masalah lain yang juga ditemui adalah prosedur rawat jalan yang masih membingungkan, pemberian obat yang tidak lengkap, pelayanan laboratorium yang tidak ditanggung, antrean panjang layanan unit gawat darurat, serta pelayanan dokter yang buruk.

    YLKI melakukan riset ini dalam rangka Bulan Pengaduan Konsumen BPJS Kesehatan selama Januari-Februari 2015. Sularsi menyebutkan pemerintah sudah memiiki jaminan kesehatan yang bagus dan perlu didukung. ”Hanya, agar sampai ke masyarakat, perlu sosialisasi yang lebih optimal.”

    Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Ikhsan mengakui banyaknya kekurangan dalam hal pelayanan lembaganya. Menurut dia, penyebabnya adalah antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. 

    “Ada euforia begitu ada pengobatan gratis. Orang-orang sakit sedikit ke rumah sakit,” ujar Ikhsan. Ia mencontohkan, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo saja 70 persen pasien yang berobat hanya menderita sakit ringan, seperti batuk dan pilek.

    PINGIT ARIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemenag Berikan Pedoman Berkegiatan di Rumah Ibadah saat Pandemi

    Kementerian Agama mewajibkan jemaah dan pengurus untuk melaksanakan sejumlah pedoman ketika berkegiatan di rumah ibadah saat pandemi covid-19.