Korea Incar Proyek Hydro Power Plant dan Garmen di Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pekerja mengamati pembuatan baja di Pabrik Krakatau Posco, Cilegon, Banten, 26 November 2014. PT Krakatau Posco merupakan perusahaan baja patungan antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea. TEMPO/Tony Hartawan

    Seorang pekerja mengamati pembuatan baja di Pabrik Krakatau Posco, Cilegon, Banten, 26 November 2014. PT Krakatau Posco merupakan perusahaan baja patungan antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan Korea Selatan mengincar peluang investasi di dua proyek besar yang ditawarkan pemerintah Indonesia pada tahun ini. Proyek itu adalah hydro power plant di Lampung berkapasitas 2x45 megawatt dan 1x55 MW serta industri garmen di Jawa Tengah yang mampu menyerap 4.000 tenaga kerja.

    "Dalam investor forum (di Korea Selatan, kemarin) juga terungkap adanya beberapa perusahaan Korea Selatan yang memanfaatkan peluang-peluang investasi yang ditawarkan oleh pemerintah baru," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dalam siaran pers hari ini, Jumat, 8 Mei 2015.

    Sebelumnya, Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan para investor Korea Selatan sudah berkomitmen akan berinvestasi sebanyak US$ 9,7 miliar pada tahun ini di Indonesia. Komitmen itu dinyatakan dalam investor forum antara BKPM dengan para investor Korea Selatan baik yang sudah berinvestasi di Indonesia atau yang baru sekadar menyatakan minat di Seoul, Korea Selatan, kemarin, Kamis, 7 Mei 2015.   

    "BKPM akan terus mengawal, memfasilitasi, dan menindaklanjuti minat investasi tersebut hingga terealisasi. Salah satunya dengan peningkatan koordinasi pemerintah, baik dari pusat sampai daerah untuk meminimalisir hambatan,” kata Franky.

    Saat ini Korea Selatan merupakan investor terbesar keempat di Indonesia setelah Singapura, Jepang, dan Amerika. Sepanjang 2010-Maret 2015, realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia sudah mencapai US$ 7,46 milar.

    KHAIRUL ANAM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.