LTV Properti dan Otomotif Akan Dikaji Ulang oleh BI

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (KI-KA) Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman, Dirut Bank BNI Gatot M Suwondo, VP Commercial and Legal Vico Indonesia Leonardo Bonali dan President and CEO Vico Gunther Alois Newcombe, di acara penandatangan penunjukkan BNI menjadi Trustee Paying Agent penjualan ekspor gas blok Sanga-sanga di Gedung BNI, Jakarta, 15 Januari 2014. Nilai kerjasama ini diperkirakan mencapai 300 juta USD. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    (KI-KA) Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman, Dirut Bank BNI Gatot M Suwondo, VP Commercial and Legal Vico Indonesia Leonardo Bonali dan President and CEO Vico Gunther Alois Newcombe, di acara penandatangan penunjukkan BNI menjadi Trustee Paying Agent penjualan ekspor gas blok Sanga-sanga di Gedung BNI, Jakarta, 15 Januari 2014. Nilai kerjasama ini diperkirakan mencapai 300 juta USD. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia akan mengkaji aturan rasio pinjaman terhadap nilai aset atau loan to value (LTV) untuk pembelian properti dan otomotif agar dapat menjaga risiko kredit bermasalah sehingga tidak mengganggu industri keuangan dalam negeri.

    "Secara umum aturan LTV akan dikaji, jadi tidak boleh lagi ada pembiayaan motor tanpa uang muka (down payment) karena itu akan membuat profil risiko," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo dalam acara Institute of International Finance (IIF) Asia Summit di Jakarta, Kamis.

    Sementara untuk properti yakni kredit kepemilikan rumah (KPR), ia mengatakan bahwa BI akan melarang perbankan mencairkan dananya sebelum fisik bangunan selesai 100 persen serta akan memprioritaskan pembelian rumah pertama.

    "Akan susun aturan baru LTV agar efektif untuk menjaga portofolio di perumahan serta pembiayaan otomotif, kita review tapi tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan. Diharapkan dapat mendorong industri tumbuh tanpa mengorbankan kualitas," katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Mandiri Institute, Destry Damayanti mengharapkan bahwa Bank Indonesia dapat melonggarkan kebijakan ketatnya menyusul melambatnya perekonomian di dalam negeri.

    "Bisa melalui kebijakan LTV, seperti menurunkan DP pembiayaan properti atau otomotif yang tadinya 30 persen diturunkan menjadi 10-20 persen, itu sudah sangat membantu," katanya.

    Ia memaparkan bahwa jika LTV dinaikkan menjadi 90 persen, maka DP kredit bisa menjadi hanya 10 persen, dengan begitu dampaknya akan positif perekonomian domestik. Sektor itu dinilai dapat menggerakan perekonomian dari sisi konsumsi masyarakat.

    "Saat ini, memungkinkan untuk turun ke 10 persen, atau paling tidak 20 persen. Karena kita lihat impact-nya pengetatan selama ini sudah sangat terasa bagi properti dan otomotif,"

    Selain itu, menurut dia, BI juga dapat menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin, karena jarak antara BI Rate dengan suku bunga Amerika Serikat (Fed fund rate) masih lebar. 

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arti Bilangan R(0) dan R(t) untuk Menerapkan New Normal

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan bahwa suatu daerah dapat melaksanakan New Normal bila memenuhi indikator R(0).