Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelaporan SPT WP Badan Tahun Ini Tumbuh 3,2 Persen

image-gnews
Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam sosialisasi sunset Policy di Jakarta,(09/11). Digencarkannya sosialisasi sunset policy tersebut guna menghindarkan wajib pajak atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. TEMPO/Puspa Perwitasari
Dirjen Pajak Darmin Nasution dalam sosialisasi sunset Policy di Jakarta,(09/11). Digencarkannya sosialisasi sunset policy tersebut guna menghindarkan wajib pajak atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. TEMPO/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ditjen Pajak mengungkapkan ada pertumbuhan yang positif pada penerimaan pajak hingga posisi akhir April setelah wajib pajak (WP) badan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahun ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan pelaporan SPT WP badan tahun ini mencapai 513.339 atau tumbuh 3,2 persen dari capaian tahun lalu.

"Data sementara penerimaan kita sampai dengan akhir bulan April sudah positif pertumbuhannya. Kamis kemarin saya sempat keliling ke KPP, infonya kepatuhan dan pembayaran meningkat," katanya kepada Bisnis.com, Senin, 4 Mei 2015.

Kendati belum bisa mewakili data nasional, dia meyakini ada korelasi positif antara peningkatan pelaporan SPT WP badan dan penerimaan pajak sehingga mampu memperbaiki performa pemasukan kas negara dari kuartal I/2015.

Sebelumnya DJP mencatat realisasi penerimaan pajak (minus PPh migas) kuartal I tahun ini senilai Rp 189,4 triliun atau turun dari capaian tahun lalu Rp 191,1 triliun. Kendati turun, penerimaan periode itu tertopang oleh PPh nonmigas yang tercatat Rp 104,9 triliun atau naik dari periode yang sama tahun lalu Rp 103,8 triliun.

Ironisnya, penurunan penerimaan tersebut terjadi di tengah meningkatnya pelaporan SPT WP OP hingga 31 Maret 2015. SPT WP OP tercatat 8,93 juta atau meningkat hingga 17,58 persen dari realisasi tahun lalu 7,59 juta.

Penerimaan dari PPh pasal 21 memang meningkat hingga 10,62 persen dari Rp 23,99 triliun menjadi Rp 26,54 triliun. Namun, pos PPN dan PPnBM tercatat menyumbang penerimaan senilai Rp 83,08 triliun atau turun 2,43 persen dari periode yang sama tahun lalu Rp 85,15 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sisi PPN, penurunan tersebar ada pada PPN impor yang mencatatkan realisasi Rp 32,34 triliun atau turun 7,99 persen dari tahun lalu Rp 35,15 triliun.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kondisi itu menunjukkan adanya perlambatan ekonomi yang lebih cepat. Perlambatan ekonomi ini akan berdampak pada tergerusnya penerimaan dari PPN hingga akhir tahun.

Performa itu, menurut Yustinus, tidak akan mampu ditutup dari pos PPh utamanya nonmigas yang memang diprediksi naik. Dengan demikian, bayangan shortfall selisih antara realisasi dan penerimaan pajak masih cukup besar. PPN benar-benar terdampak pertumbuhan ekonomi sedangkan PPh meski tumbuh dibanding tahun lalu tapi secara agregat belum bisa menutup gap yang ada.

Sebelumnya, World Bank dan IMF dalam waktu yang hampir bersamaan memperkirakan shortfall pendapatan Indonesia pada 2015 masing-masing mencapai Rp 282 triliun dan Rp 235 triliun. Sementara, tim riset DBS Bank realisasi penerimaan negara terancam meleset sedikitnya Rp170 triliun pada akhir tahun.

Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution, yang meluncurkan sunset policy pada 2008, mengestimasi shortfall pajak (minus PPh migas) tahun ini sekitar Rp 180 triliun karena masih lemahnya pertumbuhan ekonomi global dan minimnya persiapan eksekusi rencana reinventing policy.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

6 Juni 2021

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak berbicara pada pertemuan para menteri keuangan dari seluruh kelompok negara G7 menjelang KTT para pemimpin G7, di Lancaster House di London, Inggris 4 Juni 2021. [Stefan Rousseau/PA Wire/Pool via REUTERS]
Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll


Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

4 Juni 2021

Peserta berpesiar di kanal dengan perahu selama parade tahunan gay pride di Amsterdam, Belanda, Sabtu, 3 Agustus 2019. Warga LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) kenakan kostum terbaiknya dalam parade ini. REUTERS/Eva Plevier
Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.


Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

21 Februari 2021

Kanselir Menteri Keuangan Rishi Sunak berbicara dalam konferensi pers tentang situasi yang sedang berlangsung dengan penyakit virus Corona (COVID-19) di London, Inggris 17 Maret 2020. [Matt Dunham / Pool via REUTERS]
Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan


Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

7 Februari 2021

Kanselir Keuangan Inggris Rishi Sunak berbicara selama wawancara TV di London, Inggris 22 November 2020. [REUTERS / Simon Dawson]
Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.


Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

26 April 2019

Wajib pajak melaporkan SPT pajak di kantor pelayanan di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak bisa menjadi tulang punggung agar suatu negara dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedaulatan. TEMPO/Tony Hartawan
Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.


Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

10 Mei 2018

Ilustrasi pajak. shutterstock.com
Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.


Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

27 Oktober 2017

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Ketua Kadin Rosan Roeslani usai menyerahkan (SPH) Surat Pernyataan Harta di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, 27 September 2016. Kadin mengimbau pelaku usaha Indonesia untuk merepatriasi hartanya ke dalam negeri. Tempo/Tony Hartawan
Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.


Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

20 Maret 2017

Tony Keusgen Managing Director Google Indonesia dalam pengumuman pencarian populer Google Indonesia tahun 2016. TEMPO/Maya Nawangwulan
Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.


Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

14 Maret 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo dalam sosialisasi e-LHKPN di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Maret 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.


Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

23 November 2016

Ilustrasi Facebook. REUTERS/Dado Ruvic
Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.