Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Likuiditas Ketat, Bank Akan Perang Bunga Simpanan

image-gnews
Anggito Abimanyu. ANTARA/Rosa Panggabean
Anggito Abimanyu. ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bank Rakyat Indonesia Anggito Abimanyu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat 4,9 - 5 persen di kuartal satu 2015 mempengaruhi bisnis perbankan. Kondisi ini akan menekan likuiditas perbankan. 

Anggito mengatakan likuditas bank umum di rekening Bank Indonesia bakal menurun drastis. “Ini menunjukkan likuiditas akan semakin ketat," katanya di Jakarta Senin, 27 April 2015.

Saat pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, potensi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bisa dikantongi perbankan mencapai Rp 600 triliun. Namun terjadinya perlambatan ekonomi potensi DPK melorot menjadi Rp 484,9 triliun. 

Anggito menilai pemerintah harus kerja ekstra keras menggenjot ekonomi untuk memulihkan dampak perlambatan ekonomi. Tujuannya agar kegiatan ekonomi terus berjalan dan mengerek pendapatan masyarakat. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan tabungan masyarakat di bank. 

Dengan likuiditas yang ketat, Anggito memprediksi bank-bank akan berebut DPK. Perebutan itu bisa berupa perang bunga deposito untuk menarik dana masyarakat. Namun bank-bank BUMN telah bersepakat tidak mengibarkan bendera perang bunga simpanan. Apalagi setelah Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembatasan tingkat suku bunga simpanan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggito mengatakan pemerintah juga bisa berperan mengurangi tekanan pada likuiditas perbankan. Caranya: pemerintah mengajukan perubahan APBN Perubahan 2015 terbatas ke Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan perubahan itu khusus untuk menurunkan target perpajakan dan rasionalisasi belanja modal pada Kementerian dan Lembaga.


Anggito menilai dengan kondisi fundamental ekonomi seperti sekarang membuat target pajak sebesar Rp 1.294 triliun dalam APBN Perubahan 2015 terlihat tinggi. "Target pajak yang tinggi itu memberi kekhawatiran pelaku bisnis di dalam negeri," ujarnya. Menurut Anggito, perubahan target pajak yang rasional akan mengurangi tekanan pada likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan aktivitas dunia usaha dan sektor riil. 

 


TRI ARTINING PUTRI | ANTARA


 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

15 jam lalu

LPEI Bertemu 3 Bos Perbankan, Bahas Penguatan Ekosistem Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertemu dengan pimpinan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia.


Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

5 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu perdana dengan wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka hari ini, Jumat 22 Maret 2024. Dok Tim Prabowo
Syarat Rasio Pajak Naik, Jaga Stabilitas Ekonomi

Rasio pajak bisa naik jika stabilitas ekonomi terjaga. Sebab penyumbang penerimaan terbesar masih pajak badan dari dunia usaha.


Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

6 hari lalu

Ilustrasi lowongan kerja. Tempo/M Taufan Rengganis
Kenapa Cari Kerja Susah Sekarang? Ini Penjelasannya

Pertumbuhan ekonomi RI tidak diikuti penyerapan kerja yang optimal.


PNM Akan Perluas Jangkauan ke Miangas hingga Perbatasan Papua

6 hari lalu

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, Arief Mulyadi berfoto dengan para nasabah dan produk usaha mereka dalam acara Live On Ramadan, di Restoran Harum Manis, Apartemen Pavilion Sudirman, Jakarta pada Kamis, 21 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
PNM Akan Perluas Jangkauan ke Miangas hingga Perbatasan Papua

PT Permodalan Nasional Madani atau PNM akan memperluas jangkauan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).


Peran Digitalisasi dalam Pemberdayaan dan Keberlanjutan Usaha

7 hari lalu

Peran Digitalisasi dalam Pemberdayaan dan Keberlanjutan Usaha

Pemanfaatan teknologi digital mampu menjangkau pelaku usaha secara masif untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku usaha


BRI Raih 3 Penghargaan Pada Pertamina Appreciation Night

7 hari lalu

BRI Raih 3 Penghargaan Pada Pertamina Appreciation Night

Pertamina merupakan salah satu nasabah BRI yang menggunakan platform QLola.


Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

7 hari lalu

Deretan Janji Prabowo jika Terpilih jadi Presiden RI, dari Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Hingga Swasembada Pangan

Ada banyak program yang Prabowo dan Gibran janjikan jika mendapat mandat untuk menjadi Presiden dan Wapres RI. Simak sejumlah janji saat kampanye itu.


Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

7 hari lalu

Ilustrasi arus mudik dan balik Lebaran. TEMPO/Hilman Fathurrahman
Terkini: Titik Rawan Macet di Jalan Tol dan Pantura saat Mudik Lebaran 2024, Sri Mulyani Dicecar Anggota DPR soal Program Makan Siang Gratis

Menhub Budi Karya Sumadi memperkirakan titik kemacetan pada arus mudik Lebaran 2024 akan terjadi di ruas Jalan Tol Cipali.


Libur Lebaran 2024, BRI Siapkan Uang Tunai Rp 34 Triliun

7 hari lalu

ATM BRI. Istimewa
Libur Lebaran 2024, BRI Siapkan Uang Tunai Rp 34 Triliun

BRI menyiapkan uang tunai sebesar Rp 34 triliun menjelang libur Lebaran pada periode 6-15 April 2024 atau naik 5,3 persen dibanding tahun lalu.


Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

8 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso yang dinobatkan sebagai Pemimpin /CEO Terpopuler di Media Sosial 2022, untuk kategori BUMN Tbk.
Bos BRI Beberkan Dampak Resesi di Jepang dan Inggris ke Indonesia

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR hari ini, Dirut BRI Sunarso membeberkan dampak resesi di Jepang dan Inggris ke perekonomian Indonesia.